# HGU
-
Ada DNA Kolonial di Perkebunan Sawit, Mengapa Sistem HGU Dinilai Cacat Sejak Lahir?
Empat abad setelah VOC tumbang, jejak DNA kolonial dinilai masih berdenyut di perkebunan sawit -
Pakar: Denda Sawit Triliunan Rupiah Picu Risiko Bangkrut dan Gelombang PHK Besar
Denda sawit triliunan rupiah dari pemerintah berpotensi mematikan usaha, memicu PHK massal dan -
Kekecewaan yang Berlarut di Ijen: Kala Kebun Kopi Negara Rusak, Rasa Aman Pekerja Ikut Tercabut
Di lereng Ijen yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu penghasil kopi arabika terbaik -
WALHI Sebut 9 Juta Hektare Sawit Tak Setor Pajak Sejak Zaman Jokowi
Walhi mengungkap sekitar 9 juta hektare kebun sawit di Indonesia tak menyetor pajak sejak era -
Sekitar 48 Ribu Rakyat Siak Terjepit HGU-HTI
Konflik agraria menjadi persoalan utama di Kabupaten Siak, Riau, saat ini karena beberapa desa -
Kebun Sawit Hasil Alih Fungsi Hutan Bakal Jadi HPL Danantara, Negara Dapat Bagian
Kebun sawit hasil alih fungsi hutan bakal resmi jadi HPL Danantara. Negara ikut ambil bagian, -
KPK Bersih-bersih Sawit Gorontalo, Perizinan Hingga Plasma Jadi Fokus Utama
KPK mulai bersih-bersih sektor sawit di Gorontalo. Fokusnya tajam untuk izin usaha, pajak, hingga -
Kepatuhan Perusahan Bentuk Penghargaan Kewibawaan Daerah
Desakan agar Pemerintah Aceh melakukan audit dan pengukuran ulang terhadap seluruh Hak Guna Usaha -
Audit dan Ukur Ulang HGU Perusahaan Perlu Dilakukan Pemprov Aceh
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, meminta pemerintah Provinsi Aceh untuk -
Satgas PKH Klaim Rebut Sawit Ilegal 3,4 Juta Hektar, NGO Ini Sebut Banyak Data Fiktif!
Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) mengungkapkan adanya ketidaksesuaian -
Perusahaan Sawit Nekat Babat HGU, DPR: Ini Bukan Bisnis, Ini Perampokan!
Lahan rakyat di Ketapang makin terdesak. DPR menuding perusahaan sawit nekat menguasai HGU secara -
PTPN IV Regional III Bantah Lepas 9,8 Ha Lahan ke Desa Pagaran Tapah
Manajemen PTPN IV Regional III menegaskan bahwa tidak pernah melakukan pelepasan kawasan Hak Guna -
Gapki Minta Pemerintah Segera Pastikan Status Lahan Sitaan PKH
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
