Jakarta, elaeis.co – Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Pada kesempatan itu dia memaparkan bahwa pada tahun 2025 Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ditargetkan dapat mencapai seluas 120.000 hektare (ha). Sedangkan peremajaan kakao ditargetkan 5.000-10.000 ha dan peremajaan kelapa 5.000-10.000 ha.

Eddy juga menyampaikan beberapa program lainnya untuk rencana kerja tahun 2025, termasuk terkait dengan sarana dan prasarana yang salah satunya berupa intensifikasi lahan melalui penyediaan pupuk dan pestisida, serta promosi perkebunan yang salah satunya berupa perluasan pasar ketiga komoditas melalui pameran dagang.

Dalam RDP tersebut dia juga mengungkapkan bahwa PSR pada 2024 hanya terealisasi 38.247 ha dengan dana tersalur sebesar Rp 1,295 triliun. Capaian itu jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 70.000 ha. “Masih belum mencapai target, karena sulit,” katanya dalam pernyataan yang dikutip elaeis.co Rabu (19/2).

Menurutnya, ada beberapa kendala utama dalam program PSR. Salah satunya persyaratan yang sulit dipenuhi petani sawit. “Khususnya terkait keterangan lahan bebas kawasan hutan dan tidak tumpang tindih dengan hak guna usaha (HGU) perusahaan,” sebutnya.

Kendala lainnya adalah karena harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sedang tinggi, yakni di atas Rp 3.000/kg. Kondisi ini menyebabkan turunnya minat dan permintaan perkebunan rakyat mengikuti program PSR. “Apalagi jika kebunnya itu merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian yang bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani,” jelasnya.

Kendala lainnya, kemitraan petani sawit dengan perusahaan yang belum optimal. “Ke depannya, kemitraan antara perusahaan dengan pekebun akan lebih digalakkan,” tukasnya.

BPDP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk penyederhanaan persyaratan PSR bagi pekebun. “Sosialisasi dan pendampingan kepada pekebun untuk melengkapi dokumen pengusulan akan diintensifkan. Kami juga terus berkoordinasi dengan perusahaan perkebunan dalam rangka meningkatkan komitmen PSR jalur kemitraan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program PSR rata-rata baru mencapai sekitar 50.000 ha per tahun sejak 2017. Padahal pemerintah menargetkan realisasinya seluas 180.000 ha per tahun.

“Realisasinya kurang dari 30% dari target yang dicanangkan,” katanya.