--Sudarsono Soedomo--

Dalam film fiksi, selalu ada tokoh jahat yang wajahnya mudah dikenali, pakaiannya seragam, dan kejahatannya terdokumentasi rapi. Dalam drama lingkungan hidup global, peran itu sudah lama dipegang oleh kelapa sawit. Setiap kali ada kabut asap, laporan deforestasi, atau kampanye hijau di media sosial, sawit langsung jadi tersangka utama. Padahal, menyalahkan sawit atas hilangnya hutan ibarat menyalahkan nasi goreng atas meningkatnya kasus maag. Masalahnya bukan pada komposisinya, tapi pada pola makan sistemik yang sedang kita jalani.

Mari jujur sebentar: hutan itu mulia, tapi hutan tidak membayar cicilan motor. Pohon meranti tidak menerbitkan slip gaji, dan harimau sumatera tidak memberikan bonus akhir tahun. Di sisi lain, sawit, jagung, atau rumput ternak punya jadwal panen yang pasti, harga yang (kurang lebih) dapat diprediksi, dan akses ke pasar yang nyata. Bagi masyarakat yang hidup dari tangan ke mulut, memilih komoditas yang menghasilkan rupiah bulan ini bukan soal “tidak peduli lingkungan”, melainkan soal “bagaimana cara anak sekolah besok”. Ketika insentif ekonomi hanya berbicara dalam bahasa jangka pendek, hutan selalu kalah telak dalam kalkulasi manusia.

Ironisnya, kampanye anti-sawit yang gegabah justru berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Jika kita mengganti sawit dengan kedelai, jagung, atau peternakan sapi, permintaan lahan tidak hilang—ia hanya ganti kostum. Kedelai butuh lahan dua hingga tiga kali lebih luas untuk menghasilkan minyak setara. Sapi? Jangan ditanya jejak lahannya. Deforestasi bukan penyakit yang ditularkan oleh satu jenis tanaman. Ia adalah gejala dari sistem yang membuat alih fungsi lahan lebih menguntungkan secara finansial, lebih mudah secara birokrasi, dan lebih “masuk akal” secara sosial daripada membiarkan hutan berdiri.

Di balik setiap hektar yang berubah, ada manusia dengan preferensi yang dibentuk oleh struktur. Di Amazon, petani membuka lahan karena tanpa sertifikat, satu-satunya cara “mengklaim” tanah adalah dengan membukanya. Di Kongo, komunitas adat kehilangan hutan bukan karena pilihan bebas, tapi karena konsesi diterbitkan di atas kepala mereka. Di Indonesia, banyak petani kecil masuk ke sawit bukan karena cinta monokultur, tapi karena penyuluh yang datang ke desa hanya membawa brosur perkebunan, bukan skema agroforestri atau kredit konservasi. Menyalahkan komoditas sama dengan menyalahkan termometer atas demam pasien.

Maka, mungkin saatnya kita berhenti bertanya, “Mengapa sawit terus meluas?” dan mulai bertanya, “Dalam kondisi seperti apa hutan dapat menjadi pilihan yang rasional, bermartabat, dan menghidupi?” Jawabannya tidak terletak pada boikot selektif atau narasi hitam-putih, melainkan pada kepastian hak atas lahan, insentif nyata bagi penjaga ekosistem, dan tata kelola yang memandang hutan sebagai infrastruktur hidup, bukan lahan tidur. Sawit bukan musuh. Ia hanya cermin yang memantulkan cara kita merancang nilai, insentif, dan masa depan. Dan selama cermin itu hanya dipakai untuk menyalahkan bayangan, kita tak akan pernah melihat wajah sistem yang sebenarnya.-

-Sudarsono Soedomo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University