# EVALUASI
-
Perkuat Program PSR, Ditjenbun Lakukan Monev Nasional
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) terus berupaya memperkuat -
Evaluasi, Komisaris Independen Cek Sejumlah Unit Kerja PTPN XIV di Sulsel dan Sultra
Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Frono Jiwo didampingi Sekretaris Dewan -
Kesiapan Perusahaan Sawit dan Kelengkapan Sarpras Hadapi Kebakaran Terus Dievaluasi
Pemprov Kalimantan Timur (kaltim) berkomitmen meningkatkan kesiapan perusahaan perkebunan kelapa -
Aplikasi Pekebun Online Diluncurkan, Mudahkan Perusahaan Susun Laporan Usaha Perkebunan
Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Samsiar, -
Rancangan Pergub RAD KSB Aceh Terus Disempurnakan
Dinas Pertanian dan Perkebunan (distanbun) Provinsi Aceh terus mematangkan penyusunan Rancangan -
Penetapan Harga TBS di Kalbar Dievaluasi
Pemprov Kalimantan Barat (kalbar) melaksanakan evaluasi penerapan Pergub 86 tahun 2022 tentang -
Gubernur Kalteng Minta Presiden Evaluasi Izin Perusahaan yang Tidak Realisasikan Plasma
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran memohon Presiden Jokowi melakukan -
Selesaikan Konflik Agraria, Gubernur Bengkulu Janji Evaluasi Perizinan Perusahaan
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, berjanji akan menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat -
Unjuk Rasa Menuntut Pengusutan Perusahaan Sawit Nyaris Ricuh
Ikatan Pelajar Mahasiswa (IPMA) Pasangkayu menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi -
Harga Cangkang Berpeluang Masuk dalam Perhitungan Harga TBS di Bengkulu
Rapat tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Provinsi Bengkulu beberapa hari lalu -
Kadin Bengkulu Kritik PKS yang Pukul Rata Harga TBS Tanpa Pandang Umur
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bengkulu menemukan fakta bahwa banyak pabrik kelapa -
Upah Buruh Kebun Sawit di Bengkulu Dinilai Tak Layak
upah buruh perkebunan kelapa sawit di Bengkulu masih tergolong -
Mesin Pemecah Buah Sawit di PT SBS Terbakar, Begini Akibatnya
Kami mengerahkan tiga unit mobil damkar untuk mempercepat proses -
Pemerintah Diminta Sesuaikan Kebijakan DMO CPO dengan Sikon
pemerintah diminta mengubah rasio Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pasok minyak
