# AGRARIA
-
FoE Minta Konsumen Tangguhkan Pembelian Minyak Sawit dari AAL
Friends of The Earth (FoE) Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda, meminta agar konsumen dan -
ATR/BPN Gandeng KLHK Selesaikan Hak Tanah dalam Kawasan Hutan
Penguasaan kawasan hutan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Reforma Agraria yang -
Masuk Peta PPTPKH, Kebun Sawit Rakyat di Sukarame Bakal Dikeluarkan dari Kawasan Hutan
Harapan masyarakat Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera -
2.086 Ha Lahan Bermasalah di IKN dalam Proses Ganti Untung
Dari 36.000 hektare (ha) lahan yang sudah disiapkan untuk ibu kota negara (IKN) Nusantara di -
Kebun Sawit Rakyat di Dua Kecamatan Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan
Pj Bupati Kampar, Provinsi Riau, H. Hambali MH, melakukan dialog dengan masyarakat Kecamatan Tapung -
Pentingnya STDB Disosialisasikan Kepada Pekebun Sawit dan Petugas Lapangan
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Disbun Sulbar), melaksanakan Sosialisasi Surat Tanda -
Mau Puasa, Penahanan 9 Tersangka Penghalang Proyek Bandara VVIP IKN Ditangguhkan
Setelah menjalani penahanan selama beberapa hari di Polda Kalimantan Timur (Kaltim), 9 tersangka -
Dinilai Bisa Menyesatkan Publik, Mentan Luruskan Data Debat Cawapres
Debat Pilpres 2024 keempat pada Minggu (21/1) menampilkan para kandidat calon wakil presiden -
241 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2023, Perkebunan Sawit Jawaranya
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 241 konflik agraria terjadi sepanjang 2023. Angka ini -
Lahan yang Dikelola Masyarakat Selama 20 Tahun akan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Selatan (kalsel) menggelar Rapat Koordinasi -
150 Warga Kubu Raya Dapat Sertifikat Tanah Gratis
Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, menghadiri kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk -
Berkonflik dengan Masyarakat, Replanting di Eks HGU PT Ika Hasfarm Dihentikan
Pemerintah Provinsi (pemprov) Bengkulu terus berupaya menyelesaikan konflik agraria antara -
Dongkrak Kesejahteraan Rakyat Banten, PTPN VIII dan Perhutani Diminta Bagikan Tanah
Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana meminta penjelasan Dirut PTPN VIII dan Dirut Perhutani