Tanpa petani tidak ada TBS. Tanpa TBS tidak ada CPO. Tanpa CPO tidak ada industri hilir. Dan tanpa semuanya itu, tidak ada devisa sawit yang selama ini dibanggakan.

Sejarah beberapa tahun terakhir memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi petani sawit.

Ketika pemerintah memberlakukan pembatasan ekspor CPO pada tahun 2022 untuk menstabilkan pasokan minyak goreng dalam negeri, harga TBS petani di berbagai daerah langsung terjun bebas. 

Di sejumlah sentra sawit, harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.000 per kilogram sempat jatuh hingga mendekati Rp300–Rp500 per kilogram.

Buah tetap matang. Buah tetap harus dipanen. Tetapi nilainya seolah hilang dalam hitungan hari.

Petani tidak ikut merumuskan kebijakan tersebut. Petani juga tidak menikmati keuntungan terbesar ketika harga CPO dunia melonjak. Namun ketika kebijakan itu menimbulkan gejolak pasar, petanilah yang paling dahulu menanggung akibatnya.

Pelajaran yang sama kembali terlihat setiap kali muncul wacana perubahan tata niaga sawit. Ketika muncul rencana penataan ekspor melalui mekanisme yang lebih terpusat, pasar langsung bereaksi. Spekulasi bermunculan. 

Kekhawatiran meningkat. Dan seperti biasa, dampaknya lebih dahulu terasa di tingkat petani melalui pelemahan harga TBS. Sering kali kebijakan belum berjalan. Tetapi harga di tingkat petani sudah lebih dahulu jatuh.

Inilah kenyataan yang harus dihadapi petani sawit selama ini. Ketika industri menikmati keuntungan, petani tidak selalu menikmati bagian yang sepadan. Tetapi ketika terjadi gejolak, petani hampir selalu menjadi kelompok yang pertama menerima dampaknya.

Menurut saya, persoalan terbesar petani sawit hari ini bukan semata-mata harga yang fluktuatif. Bukan pula pupuk yang mahal. Bukan akses modal yang terbatas. Persoalan terbesar kita adalah belum terbangunnya kekuatan bersama.