Jakarta, elaies.co - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin. 

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk mengambil kebijakan demi memastikan keberlangsungan perusahaan dan perlindungan pekerja. 

Menurut Nihayatul Wafiroh, hal itu dilakukan untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global, serta mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui terobosan-terobosan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendorong Kemnaker untuk melakukan komunikasi dengan APINDO dan KADIN dalam rangka mengantisipasi dampak resesi global 2023.
 
"Kami meminta KADIN dan APINDO untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dengan menyampaikan data dan informasi yang konsisten terkait kebutuhan dan fakta di lapangan," kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Nihayatul juga mendesak agar Kemnaker menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan berdasarkan usulan formasi dari Gubernur dan meningkatkan kinerja pengawasannya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyampaikan strategi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman resesi global di 2023 yang dampaknya akan menyeret sektor ketenagakerjaan. 

“Meskipun kita masih optimis, tapi tetap saja pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah-langkah menghadapi kondisi tersebut,” kata Menaker Ida.

Ida menjelaskan strategi pertama adalah melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan orientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. 

“Tujuan utama mengubah bentuk dan fungsi Balai Latihan Vokasi agar mampu merespons ketenagakerjaan guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan,” katanya.