pertanahan
Sorotan terbaru dari Tag # pertanahan
Kantor Pertanahan Sijunjung Bantu Satgas PKH Klarifikasi Kebun Sawit di Kawasan Hutan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Muhammad Arief Suleiman SST, mendampingi Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam kegiatan klarifikasi lapangan perkebunan kelapa sawit di wilayah kawasan hutan di daerah tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan status hukum lahan sawit yang berada di kawasan hutan.
Cegah Sengketa, Kepala Daerah Diminta Sosialisasikan Pemasangan Tanda Batas Tanah
Sengketa pertanahan antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan perusahaan sawit dan sektor usaha lainnya di berbagai daerah di Indonesia masih terus bermunculan. Karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak para kepala daerah untuk aktif menyosialisasikan
Nusron Kembali Ancam Cabut HGU Perusahaan Sawit yang Tak Patuh Aturan Plasma
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Utara (Sumut) akan bekerja sama menuntaskan seluruh target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Sumut sebagai bagian dari target nasional. Komitmen itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang bersama Pemda se-Sumut di Medan pada Rabu (7/5).
Menteri Agraria Didesak Segera Tertibkan Lahan Sawit tanpa HGU
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) didesak segera menertibkan lahan perkebunan sawit yang belum mengantongi izin hak guna usaha (HGU).
Kewajiban Plasma Bertambah Jadi 30%, SPKS: Menguntungkan tapi Membingungkan
Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, ikut mengomentari pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN yang mau menaikkan kewajiban pembangunan kebun plasma dari 20% menjadi 30% bagi perusahaan yang mengajukan perpanjangan hak guna usaha (HGU) tahap ketiga
Dapat Laporan Konflik Agraria di Riau, Komisi II DPR RI Minta ATR/BPN Segera Bertindak
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (DPP Lemtari) dan Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI). Dalam RDP ini, Komisi II meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespon laporan para korban.
Penyaluran TKD dan Penguasaan Lahan Sawit di Sumsel Dievaluasi
Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dalam rangka pengawasan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta evaluasi permasalahan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sumatera Selatan (sumsel).
Genjot Penerimaan Negara dari Pengusaha Sawit Nakal, Komisi II DPR Usulkan Land Amnesty
Meskipun baru berjalan kurang lebih tiga bulan di awal periode, Komisi II DPR RI Periode 2024-2029 telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi.
GTRA Didorong Selesaikan Konflik Agraria di Kaur
Konflik agraria terkait Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit dengan lahan masyarakat di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, masih cukup tinggi.
Harus Diselesaikan, Sengketa Pertanahan Jangan Sampai Bikin Usaha Mandeg
Kepastian kepemilikan tanah sangat penting untuk menjamin lancarnya roda pemerintahan, pembangunan, dan perekonomian