Touna, elaeis.co – Puluhan warga yang menamakan dirinya Aliansi Perjuangan Rakyat Tojo Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Camat Tojo Barat, Desa Tombiano, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Aksi itu sebagai bentuk penolakan atas rencana masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit ke kecamatan tersebut. Perusahaan perkebunan sawit dimaksud telah melakukan survei lokasi di Kecamatan Tojo Barat.

Masyarakat mendapat informasi bahwa rencana tersebut berawal dari kerja sama antara Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, dengan perusahaan yang berniat membangun perkebunan sawit di lima kecamatan. Kelima kecamatan itu adalah Kecamatan Batudaka, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat. Lokasi pertama yang diplot akan dilakukan penanaman perdana adalah Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka.

Penolakan ini semakin menguat setelah masyarakat mengetahui bahwa pada 8 Januari 2024, pemerintah kecamatan menggelar pertemuan dengan kepala desa, perwakilan pemkab, dan investor untuk membahas rencana survei lokasi pembangunan perkebunan sawit. Namun, pertemuan tersebut tidak disosialisasikan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga.

Polsek Tojo menurunkan belasan personel untuk mengawal jalannya aksi damai tersebut. Pengawalan dilakukan mulai dari titik kumpul massa di depan mesjid Nurul Hamdi Desa Ujung Tibu, kemudian menuju Kantor Kecamatan Tojo Barat.

Kapolsek Tojo Iptu Jefri Hendrik Tania mengatakan, pihaknya menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan aksi berjalan lancar tanpa gangguan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

“Kami berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan mengawal hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” jelasnya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (20/3)

Dalam tuntutannya, massa aksi menyuarakan penolakan masuknya perusahaan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Tojo Barat. Korlap aksi, Irwan Suge, dalam orasinya mengungkapkan alasan penolakan tersebut.

“Wilayah ini adalah kawasan perkebunan dan pertanian yang sudah sangat produktif. Tanaman seperti kelapa, coklat, cengkeh, nilam, durian, alpokat, padi sawah, dan kopi sudah menjadi komoditas unggulan kami. Kami tidak ingin itu tergantikan dengan perkebunan sawit,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, apabila perkebunan sawit beroperasi, perusahaan akan membuka lahan di kawasan hutan, yang berarti akan ada penebangan pohon yang berfungsi sebagai penyangga ketersediaan air dan mendukung kebutuhan pertanian serta persawahan di wilayah tersebut.

Camat Tojo Barat, Muh. Ruslan Siparante, yang menemui langsung massa aksi, menyatakan apresiasinya atas perjuangan masyarakat dan menegaskan bahwa tidak akan ada pembangunan perkebunan sawit di wilayahnya. 

“Ada beberapa hal yang mendasari penolakan ini. Pertama, perusahaan sawit membutuhkan lahan seluas 20.000 hektare, sementara lahan masyarakat sudah ditanami tanaman produktif. Kedua, ada skema plasma mandiri yang akan disediakan bagi masyarakat yang ingin menanam sawit. Namun, kami tetap menolak,” tegasnya.

Para pengunjuk rasa merasa puas atas dukungan Ruslan pada penolakan perusahaan sawit. Hingga massa bubar, situasi tetap aman dan terkendali.

Polsek Tojo mengapresiasi kedewasaan peserta aksi dalam menjaga ketertiban dan keamanan, sekaligus menegaskan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pihak keamanan demi menciptakan suasana yang kondusif dalam menyampaikan aspirasi.