https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Siska Diharapkan Bisa Putus Ketergantungan pada Daerah Lain

Siska Diharapkan Bisa Putus Ketergantungan pada Daerah Lain

Petani di Kalimantan memelihara hewan ternak di kebun sawit milik perusahaan. Foto: PT Simbiosis Karya Agroindustri


Samarinda, elaeis.co - Pengembangan ternak sapi dengan pola Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska) di Kalimantan Timur (kaltim) diharapkan dapat berjalan dengan maksimal sehingga ketergantungan pada daerah lain bisa diakhiri.

Gubernur Kaltim, Isran Noor, mengatakan, selama ini daerah itu masih memasok dari daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan daging.

"Harapannya Kaltim bisa mewujudkan swasembada daging, bahkan kalau bisa menjadi produsen," katanya dalam keterangan resmi, Senin (4/7).

Dia menguraikan, jumlah penduduk Kaltim pada 2021 mencapai 3,7 juta jiwa lebih dengan kebutuhan konsumsi daging sapi pertahun mencapai 9.828,81 ton.

"Jumlah itu setara dengan 62.852 ekor sapi pertahun," sebutnya.

Total populasi sapi di Kaltim saat ini mencapai 121.290 ekor, namun ketersediaan sapi yang dapat dipotong hanya sebanyak 11.166 ekor.

Dengan jumlah itu, jelasnya, Kaltim masih kekurangan 51.686 ekor sapi dan terpaksa dipasok dari luar daerah dalam bentuk sapi potong maupun daging beku.

“Tentu kita tidak ingin jadi penonton terus menerus, sudah saatnya menjadi produsen,” sebutnya.

Dirinya meminta pemangku kepentingan mengambil peran dalam menyukseskan pengembangan peternakan di Kaltim khususnya pengembangan sapi dengan pola Siska.

Apalagi Kaltim memiliki lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 1.392.965 hektare. Jika pemeliharaan secara ektensif dengan asumsi dua hektar lahan sawit untuk 1 ekor sapi, maka potensi sapi yang dipelihara bisa mencapai 696.482 ekor.

“Memang tidak mudah jika tidak ada kesepakatan dan kesepahaman, karena itu peran serta stakeholder sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Pj Sekdaprov Kaltim, Riza Indra Riadi menambahkan, program Siska sudah pernah dilakukan namun tidak berjalan optimal.

“Masih terdapat kendala-kendala administrasi serta kesenjangan dukungan dua dirjen yang berbeda," ungkap Riza.

 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :