Jambi, elaeis.co - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) denhan jalur kemitraan sedang digarap oleh pihak Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspek-PIR) Indonesia Provinsi Jambi dengan pihak PTPN IV PalmCo Regional IV.

“Tapi ternyata muncul persoalan baru, dan itu baru terungkap akhir-akhir ini,” kata Roy Asnawie, Ketua DPD I Aspek-PIR Jambi, kepada elaeis.co , Selasa (26/3/2024).

Persoalan yang dimaksud, kata dia, adalah banyaknya permasalahan yang terkait dengan legalitas dan kepemilikan lahan kebun sawit milik petani anggota unit koperasi desa (KUD).

“Kalau kita mau pakai dana subsidi dari BPDPKS untuk Program PSR, kan harus jelas legalitas dan kepemilikan kebun sawit petani. Dan justru ini masalahnya,” ucap Roy Asnawie.

“Banyak sertifikat kebun sawit petani yang disekolahkan, dan belum tamat-tamat sampai sekarang,” kata dia menambahkan.

Disekolahkan yang dimaksud Roy Asnawie adalah petani mengagunkan sertifikat kebun sawitnya ke perbankan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dengan tujuan tertentu.

“Adalah yang diagunkan ke BNI, BRI, ke BPR juga ada. Macan-macam bank lah tempat petani mengagunkan sertifikat mereka,” ucap Roy Asnawie.

Masalah lainnya yang tak kalah peliknya, kata dia, kepemilikan kebun sawit juga sudah berubah karena ternyata sudah dijual. 

"Banyak kebun sawit bukan atas nama petani PIR Trans lagi. Sudah banyak yang dijual. Tidak ada pemberitahuan ke kami terkait hal ini," kata Roy lagi.

Roy khawatir petani sawit PIR Trans akan kesulitan mendapatkan dana untuk Program PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) jika permasalahan ini tidak dapat diselesaikan.

“Jadi, belakangan ini dan beberapa waktu ke depan, kami di Aspek-PIR Jambi terus mengadakan pertemuan, termasuk dengan PalmCo Regional IV, untuk membicarakan persoalan – persoalan PSR ini agar bisa dilaksanakan,” tegas Toy Asnawie, Ketua DPD I Aspek-PIR Provinsi Jambi.