Pekanbaru, elaeis.co - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi pekerjaan besar bagi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pasalnya, beberapa tahun terakhir realisasi PSR masih sangat rendah. 

Pada Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional 2023 yang digelar beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alamsyah menyampaikan, sejak 2017 hingga 2022 capaian program PSR baru mencapai 278.200 hektare.

Sedangkan potensi sawit yang sudah masuk tahap peremajaan di Indonesia berjumlah 2,8 juta hektar. Artinya, baru 9,9 persen sawit rakyat yang sudah di-replanting. 

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengakselerasi program strategis nasional itu. Bahkan juga memberikan kesempatan bagi perusahaan sawit untuk ikut serta dalam peremajaan sawit dengan menjadi mitra petani. 

Hal ini pun menjadi sorotan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto. Menurutnya, memberikan kesempatan kepada perusahaan itu bukan hal tepat. 

"Sekarang itu kan, karena sudah tau petani susah mengajukan, akhirnya diberikan kesempatan juga kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelola peremajaan sawit itu," kata Darto menjawab elaeis.co, Kamis (9/3).

"Karena bisa jadi pemerintah daerahnya itu gagal mengorganisir petani swadaya, kedua petani swadaya itu tidak didukung pendanaan yang ada. Sehingga perusahaan juga mengambil bagian dari PSR. Itu ya salahnya skema kebijakan dan juga skema pendanaannya," ujarnya. 

Kata Darto, minimnya realisasi PSR disebabkan lantaran sebagian besar petani sawit tidak memiliki kelembagaan. Sementara syarat PSR, petani wajib punya kelembagaan.

Dan hal ini lah yang seharusnya menjadi perhatian dan dicarikan solusinya. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan kepada petani ataupun pemerintah kabupaten agar petani bisa membangun kelembagaan tersebut. 

Apabila kelembagaan itu sudah terbangun maksimal, Darto yakin realisasi PSR akan meningkat drastis. Karena memang selama ini banyak petani yang ingin mengakses PSR namun terkendala karena belum memiliki kelembagaan.