Medan, Elaeis.co - Keberadaan pengepul dan ram yang jadi perantara penjualan tandan buah segar (TBS) dengan pabrik kelapa sawit (PKS) dinilai sangat merugikan petani sawit swadaya. Pemerintah diminta menaruh perhatian khusus.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumut, Gus Dalhari Harahap, mendesak pemerintah membina dan menguatkan kelembagaan petani sawit swadaya. "Kalau petani punya kelembagaan, peran midle man atau pedagang perantara bisa diputus," katanya kepada Elaeis.co, Sabtu (10/7).

Menurutnya, kelembagaan tersebut berfungsi sebagai mitra PKS. Jika petani sudah punya kelembagaan, maka pemberlakuan harga TBS bisa diwujudkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018.

"Kalau sudah bermitra, akan bisa dikenakan sanksi bagi yang wanprestasi atau ingkar janji. Baik sanksi kepada para pekebun maupun pengusaha," kata Gus.
 

Sarifudin Sirait, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Sumut, menaruh empati kepada para petani swadaya.

"Kami dari Aspek-PIR merasa prihatin terhadap nasib petani sawit swadaya yang mengalami kesenjangan harga TBS," kata petani sawit plasma ini.

Ia meminta pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk memperhatikan infrastruktur, terutama jalan yang dilalui untuk pengangkutan hasil TBS.

"Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Sumut tertinggi berasal dari hasil sawit," ujar petani asal Kabupaten Asahan itu.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menyarankan pemerintah membuat kebijakan khusus semisal ketetapan harga TBS di tingkat pengepul dan ram atau menetapkan harga TBS khusus petani swadaya.

"Sehingga disparitas harga di PKS dengan di lapangan tidak terlalu jauh," katanya.

Ia melihat saat ini sudah banyak PKS yang berdiri di wilayah terpencil di Sumut. "Harusnya itu bisa membantu dan memudahkan petani menjual TBS miliknya," katanya.