Perizinan
Sorotan terbaru dari Tag # Perizinan
Dimodali Perusahaan Sawit, UMKM di Ukui Juga Dibantu Urus Izin Usaha
Perusahan perkebunan kelapa sawit PT Gandaerah Hendana (GH) menggelar kegiatan workshop tentang proses pengajuan perijinan usaha berbasis online (OSS.go.id). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dijalankan anak usaha dari grup GNI tersebut.
Sempurnakan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pansus DPRD Kaltim Konsultasi ke KLH
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (kaltim) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) melakukan konsultasi awal dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta. Konsultasi ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan regulasi daerah yang diharapkan menjadi payung hukum perlindungan
Godok Rekomendasi, Pansus Perkebunan Sawit DPRD Gorontalo Koordinasi dengan Ditjenbun
Pansus Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pansus Perkebunan Sawit, Umar Karim, didampingi anggota pansus lainnya. Di hadapan jajaran pejabat Direktorat Tanaman Kelapa Sawit, Umar Karim menjelaskan, tujuan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data, masukan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. “Kami ingin memastik
Di Kutai Barat Dua Pabrik Sawit Beroperasi Berdekatan, Masyarakat Keberatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas keberadaan dua pabrik kelapa sawit, PT Hamparan Khatulistiwa Indonesia (HKI) dan PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP), di Kabupaten Kutai Barat. RDP dihadiri masyarakat sekitar pabrik
Demi Kelangsungan Usaha, Perusahaan Sawit Diajak Taat Regulasi
Kelangsungan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat membutuhkan kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan yang baku, perusahaan bisa melengkapi diri dengan dokumen yang diwajibkan terkait hak pengelolaan lahan seperti perizinan perusahaan, perpajakan, laporan keuangan, peta
Bupati Bungo dan Bupati Merangin Bahas Masalah HGU Perkebunan Sawit PT PML
Dua kelapa daerah di Provinsi Jambi, yakni Bupati Bungo, H. Dedy Putra, dan Bupati Merangin, H. M. Syukur, bertemu membahas persoalan izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Prima Mas Lestari (PML). Areal kerja perusahaan tersebut mencakup wilayah administratif kedua kabupaten. Pertemuan dua kepala daerah tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bungo dan difokuskan untuk membahas aspek legalitas serta batas wilayah izin HGU yang dimiliki perusahaan sawit tersebut. PT PML diketahui memiliki HGU yang berada di wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Kondisi ini mendorong kedua pemimpin daerah melakukan pertemuan resmi untuk mencari solusi bersama.
Mayoritas Perusahaan Sawit di Sulbar Sudah Update Data SIPERIBUN
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (sulbar) melalui Dinas Perkebunan bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu menggelar kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi data perizinan usaha perkebunan. Kegiatan ini berlangsung di Pasangkayu dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
Papua Selatan Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Petani Sawit
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan memberikan dukungan penuh bagi petani kelapa sawit dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Selatan, Petrus Assem,
Hebat! SMK di Bengkulu Produksi Minyak Goreng, akan Dibangunkan Pabrik di Sekolah
Inovasi membanggakan datang dari dunia pendidikan vokasi di Provinsi Bengkulu. SMK Negeri 6 Kota Bengkulu berhasil memproduksi minyak goreng sendiri dari bahan baku Crude Palm Oil (CPO) lokal. Produk tersebut diberi nama Minyak Goreng Burmi Merah Putih dan resmi diluncurkan dalam ajang Gebyar SMK 2025 pada 27 Mei lalu.
Komisi XII DPR RI Pergoki Perusahaan Sawit di Agam Abai Soal Limbah
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, geram usai melihat langsung kondisi pengelolaan limbah sawit yang dinilainya sangat memprihatinkan. Dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat (sumbar), ia menyoroti langsung praktik industri sawit yang mencemari lingkungan dan melanggar aturan.