Merangin, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menolak keras wacana penutupan pabrik pengolahan sawit PT Sumber Guna Nabati (SGN) yang dilontarkan pihak DPRD Merangin. Penolakan ini lantang disuarakan meski PT SGN terbukti melakukan pelanggaran seperti perizinan, pajak, tenaga kerja, dan kemitraan yang menjadi syarat penting dalam mendirikan perusahaan kelapa sawit.

Ada sejumlah alasan yang dikemukakan DPD Apkasindo Merangin terkait penolakan penutupan pabrik sawit tersebut. Menurut Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Merangin, Joko Wahyono, penutupan PT SGN bukan solusi terbaik karena dapat mempengaruhi pemasaran hasil kebun petani.

Menurutnya, PT SGN bukan hanya berperan sebagai investor, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam penjualan hasil kebun sawit petani. Dengan adanya perusahaan ini, petani memiliki saluran untuk memasarkan hasil panen sawit. Jika perusahaan ini ditutup, secara otomatis petani akan kesulitan menjual hasil pertanian mereka.

"Saya kecam keras wacana penutupan PT SGN. Pihak legislator seharusnya lebih aktif melakukan pengawasan secara berkala, bukan hanya sidak sekali dalam satu periode. Pengawasan yang dilakukan harus lebih intensif agar kesalahan perusahaan bisa segera ditemukan dan diperbaiki," ujarnya kepada elaeis.co, Ahad (16/2).

Baca juga: Lakukan Pelanggaran, Perusahaan Sawit di Merangin Diberi Tenggat Perbaikan Hingga Akhir Tahun

Joko menilai bahwa sidak yang hanya dilakukan sesekali tidak cukup untuk menjaga kualitas operasional perusahaan. Dia mengusulkan agar pengawasan dilakukan rutin setiap tiga hingga enam bulan sekali bersama dinas terkait untuk memastikan adanya pembinaan dan perbaikan yang berkesinambungan.

"Pemda dan DPRD Merangin seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala. Hal ini agar kesalahan yang ditemukan bisa diperbaiki secara langsung tanpa harus menunggu masalah menumpuk," tegasnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar anggota DPRD Merangin tidak terbawa emosi. Penutupan perusahaan tanpa adanya solusi yang jelas hanya akan merugikan petani di wilayah tersebut. "Investor adalah aset daerah yang harus dijaga. Jangan sampai kita hanya bertindak atas dasar emosi, tetapi melupakan dampak jangka panjangnya," tambahnya.

Joko berharap agar ke depannya ada perubahan dalam cara pengawasan yang lebih proaktif, dengan tujuan agar masalah yang muncul bisa segera ditangani dan diperbaiki. Bukan justru menambah masalah baru dengan keputusan yang terburu-buru. “Keberlanjutan sektor pertanian dan stabilitas ekonomi daerah harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.