Jakarta, elaeis.co – Produksi sawit nasional diperingatkan berpotensi stagnan dalam beberapa tahun ke depan jika program peremajaan sawit rakyat (PSR) tidak dipercepat. 

Padahal, komoditas ini jadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, termasuk untuk menopang target energi hijau seperti biodiesel B50.

Peringatan ini mencuat di tengah masih lambatnya realisasi PSR yang dinilai belum mampu mengimbangi luasnya kebun sawit rakyat yang sudah tua dan produktivitas rendah.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menegaskan bahwa ruang ekspansi lahan sawit kini semakin sempit. Tekanan global terhadap perluasan perkebunan juga membuat peningkatan produksi hanya bisa dilakukan lewat optimalisasi kebun yang sudah ada.

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional. Makanya PSR menjadi kunci,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, dikutip Rabu (20/5).

Menurut data pemerintah, luas kebun sawit nasional mencapai sekitar 16,8 juta hektare pada 2025, dengan porsi kebun rakyat sekitar 41 persen. Namun, lebih dari separuhnya masih memiliki produktivitas rendah karena usia tanaman yang sudah tua.

Kondisi ini membuat program PSR menjadi krusial. Pemerintah sebelumnya menargetkan peremajaan hingga 180 ribu hektare per tahun, namun target tersebut terus disesuaikan menjadi 150 ribu hektare, dan kini hanya sekitar 50 ribu hektare per tahun agar lebih realistis.

Meski anggaran dan skema bantuan sudah diperbesar, realisasi PSR masih menghadapi banyak hambatan di lapangan. Tercatat, rekomendasi teknis PSR mencapai 423.305 hektare, dengan realisasi penumbangan dan chipping sekitar 316.359 hektare serta penanaman 295.691 hektare.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga sudah menaikkan bantuan dana PSR secara bertahap. Dari awalnya Rp25 juta per hektare, naik menjadi Rp30 juta, dan sejak September 2024 meningkat signifikan menjadi Rp60 juta per hektare.

Namun, dana besar itu belum sepenuhnya terserap optimal. “Kalau langsung mandatori sepenuhnya belum bisa karena masalah regulasi dan aspek lainnya,” kata Iim.