Jakarta, elaeis.co - Melihat permasalahan yang terjadi di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) petani kelapa sawit gusar. Bahkan mengutuk tindakan aparat hukum yang justru dinilai lebih membela perusahaan.

Menurut Ketua DPD APKASINDO Kutai Kartanegara (Kukar), Daru Widiyatmoko ketika berbincang bersama elaeis.co, permasalahan serupa banyak terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Buka hanya di Kalbar, permasalahan yang sama juga terjadi di wilayahnya.

"Sebenarnya, seharusnya permasalahan itu harus dilihat secara jeli. Jika yang dipersoalkan adalah lahan maka dua belah pihak tidak dibenarkan menggarap lahan tersebut selama belum ada keputusan," terangnya.

Dari informasi yang Ia terima, legalitas dalam persoalan itu sudah kuat. Dimana petani sudah memiliki SHM. Sementara perusahaan juga Mengantongi SHGU.

"Ini persoalan lama dan memang banyak terjadi diberbagai daerah," jelasnya.

Dalam permasalahan ini, seharusnya perusahaan menuntaskan dulu permasalahan lahannya. Misalnya soal HGU yang bermasalah, maka perusahaan harus selesaikan pembebasan lahannya dulu. Jangan tiba- tiba main caplok di atas meja," tegasnya.

Bukan hanya itu, pemerintah juga harus menengahi permasalahan seperti ini. Memfasilitasi kedua belah pihak untuk meyelesaikan permasalahan yang ada.

"Permasalahan petani ini sangat komplek. Tapi petani yang selalu menjadi korban. Makanya kalau permentan itu bisa direvisi dan dirubah, akan memperkecil sumber masalah. Bahkan harga jika harga antara petani swadaya dan plasma setara, maka petani akan semakin merdeka," bebernya.

Terlebih Lagi lanjut Daru, jika petani dapat izin untuk membangun PKS khusus untuk petani. Maka kesejahteraan petani akan semakin terjamin. "Nah saat ini, ini lah yang diperjuangkan petani," tandasnya.