Rengat, elaeis.co - Pemerintah Desa (Pemdes) Talang Langkat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, menggesa program ketahanan pangan. 

Pada tahun 2023 ini, ada sekitar Rp 194 juta dianggarkan, yang nantinya akan dibagikan langsung kepada masyarakat melalui kelompok tani supaya dikelola dengan baik. 

Anton Lumban Raja, selaku Kepala Desa Talang Langkat, mengatakan bahwa beragam jenis ketahanan pangan yang bakal dilaksanakan menggunakan anggaran tersebut seperti Budidaya Cabe dianggarkan sebesar Rp 53 juta, Ternak Babi Rp 120 juta, pelatihan budidaya Cabe kurang lebih sebesar Rp 7 juta, dan Pelatihan Ternak Babi Rp 13 juta. 

"Pengadaan ketahanan pangan ini mengacu pada Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas dana desa tahun 2023, dan peraturan menteri keuangan 201/PMK.07/2022 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa," terangnya kepada elaeis.co, Sabtu (13/5). 
 
Menurutnya, program ternak babi di desanya sangat dibutuhkan dan akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi. Sebab, jika hewan itu menghasilkan bisa meraup keuntungan cukup signifikan dibandingkan ternak hewan lainnya. 

Disinggung kenapa lebih cendrung memilih ternak babi, salah satu alasannya adalah rata-rata penduduk desa beragama non muslim.

Rencananya nanti, budget yang ada dapat membeli Babi Induk betina 1 ekor dan jantan 4 ekor. Selain itu, pakan beserta obat-obatan disediakan dalam satu kelompok. 

Dijelaskannya, program ini sudah melalui musyawarah bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat supaya tidak menimbulkan konflik meskipun belum pernah terjadi. "Sejauh ini soal hewan itu masyarakat tidak ada yang komplain," pungkasnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Inhu, Roma Doris, mengatakan persoalan pengadaan barang dan jasa ketahanan pangan di Desa Talang Langkat yang memilih hewan dan tanaman tertentu tidak ada persoalan apabila telah melalui musyawarah dan disetujui bersama oleh masyarakat setempat. 

"Jika sudah melalui proses musyawarah desa dan disetujui ya tidak ada persoalan. Sama seperti di Bali banyak gitu, kita tidak mengatur babi jenis Babi apa itu, hanya saja mengatur harus ada sertifikat sehat dari dokter hewan saja, kalau harga standar pasar harga jual babi tidak ada harus dilihat harga jual pasarnya," ungkapnya.