Dokumen

Sorotan terbaru dari Tag # Dokumen

PTPN IV PalmCo Siapkan 1.000 Kursi Mudik Gratis Lebaran 2026 Nusantara
Nusantara
Rabu, 11 Februari 2026 | 10:15 WIB

PTPN IV PalmCo Siapkan 1.000 Kursi Mudik Gratis Lebaran 2026

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) akan segera membuka pendaftaran program mudik gratis Lebaran 2026. Program ini menjadi bagian dari Mudik Bersama BUMN yang digelar sesuai arahan Kementerian BUMN dalam mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Legalisasi Kebun Kelapa Sawit Mandiri, Pemkab Ketapang Percepat Penerbitan STDB Kalimantan
Kalimantan
Kamis, 28 Agustus 2025 | 13:21 WIB

Legalisasi Kebun Kelapa Sawit Mandiri, Pemkab Ketapang Percepat Penerbitan STDB

Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Ketapang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Percepatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kelapa Sawit Berkelanjutan”. Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Ketapang dan

Konflik Petani Plasma dengan PT DMIL Dimediasi, Disepakati Pembentukan Tim Verifikasi Sumatera
Sumatera
Selasa, 19 Agustus 2025 | 13:32 WIB

Konflik Petani Plasma dengan PT DMIL Dimediasi, Disepakati Pembentukan Tim Verifikasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Perikanan menggelar rapat mediasi antara Forum Plasma 2937 dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Dendy Marker Indah Lestari (DMIL). Rapat bertempat di Ruang Rapat Bina Praja Setda Muratara. Mediasi ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait lahan plasma sawit seluas 2.937 hektar. Rapat dipimpin oleh Ir Suhardiman MSi mewakili Pemerintah Daerah dan dihadiri unsur Forkopimda serta perwakilan kedua belah pihak. “Pemkab berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian secara adil dan terbuka. Dalam rapat disepakati pembentukan tim verifikasi untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban antara perusahaan dan masyarakat plasma,” ungkap Suhardiman dalam keterangan resmi Pemkab Muratara dikutip Selasa (19/8).

Demi Kelangsungan Usaha, Perusahaan Sawit Diajak Taat Regulasi Nusantara
Nusantara
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 10:20 WIB

Demi Kelangsungan Usaha, Perusahaan Sawit Diajak Taat Regulasi

Kelangsungan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat membutuhkan kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan yang baku, perusahaan bisa melengkapi diri dengan dokumen yang diwajibkan terkait hak pengelolaan lahan seperti perizinan perusahaan, perpajakan, laporan keuangan, peta

Puluhan Ribu Benih Sawit Ilegal Dimusnahkan di Kutai Kartanegara Kalimantan
Kalimantan
Rabu, 13 Agustus 2025 | 10:54 WIB

Puluhan Ribu Benih Sawit Ilegal Dimusnahkan di Kutai Kartanegara

Setelah berhasil diamankan dalam beberapa operasi gabungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (kaltim), pihak berwenang melakukan pemusnahan terhadap puluhan ribu benih kelapa sawit ilegal. Kegiatan ini dilakukan di Jalan Poros L2, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Pastikan Kesesuaian Fisik dan Dokumen, Penangkaran Benih Sawit di Kabubu Disertifikasi Sulawesi
Sulawesi
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:50 WIB

Pastikan Kesesuaian Fisik dan Dokumen, Penangkaran Benih Sawit di Kabubu Disertifikasi

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (disbun Sulbar) menggelar kegiatan sertifikasi benih kelapa sawit di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah pada 4–6 Agustus 2025. Kegiatan ini mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan

Ratusan PMI Asal NTB Diberangkatkan Bekerja ke Kebun Sawit di Malaysia Nusantara
Nusantara
Minggu, 10 Agustus 2025 | 13:33 WIB

Ratusan PMI Asal NTB Diberangkatkan Bekerja ke Kebun Sawit di Malaysia

Sebanyak 215 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberangkatkan ke Malaysia Barat untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit milik perusahaan SD Guthrie Berhad. Pelepasan dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan turut dihadiri perwakilan BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Gubernur NTB menyampaikan pesan khusus kepada para calon pekerja. Ia menggambarkan keberangkatan ke luar negeri sebagai langkah besar dalam mengubah kehidupan secara menyeluruh

Dikirim ke Kaltara, 21.000 Benih Sawit dari Sumsel Dipastikan Bebas OPTK Nusantara
Nusantara
Kamis, 07 Agustus 2025 | 13:31 WIB

Dikirim ke Kaltara, 21.000 Benih Sawit dari Sumsel Dipastikan Bebas OPTK

Sebanyak 21.000 butir benih kelapa sawit dikirim dari salah satu produsen benih di Sumatera Selatan (sumsel) ke Kalimantan Utara (kaltara). Benih tersebut dinyatakan layak lalu lintas setelah melalui proses pemeriksaan karantina di Balai Karantina Sumsel. Pemeriksaan ini memastikan benih terbebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) A2, khususnya Chrysompalus dictyospermi, sesuai Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 571 Tahun 2025.

11 Investor Sawit Terdaftar di Jayapura, 4 Belum Beroperasi Maksimal Papua
Papua
Senin, 28 Juli 2025 | 12:15 WIB

11 Investor Sawit Terdaftar di Jayapura, 4 Belum Beroperasi Maksimal

11 investor kelapa sawit tercatat beroperasi di wilayah IV di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 7 diantara investor masih aktif, sedangkan 4 belum beroperasi maksimal. “Ada 11 investor kelapa sawit yang sudah cukup lama tercatat status Hak Guna Usaha atau HGU-nya di Jayapura,” kata Kepala Dinas Penanaman

Gubernur Papua Selatan Terima Dokumen Perkebunan Kelapa Sawit dari Pemprov Papua Papua
Papua
Senin, 30 Juni 2025 | 13:33 WIB

Gubernur Papua Selatan Terima Dokumen Perkebunan Kelapa Sawit dari Pemprov Papua

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menerima data dan dokumen perkebunan kelapa sawit dari pemerintah Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua Selatan. Apolo menegaskan, pada 2020-2022 Pemerintah Provinsi Papua melakukan kompilasi data, verifikasi data, dan integrasi data perizinan perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah kabupaten-kabupaten dalam cakupan Provinsi Papua yang selanjutnya disebut sebagai Data Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).