Mataram, elaeis.co – Sebanyak 215 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberangkatkan ke Malaysia Barat untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit milik perusahaan SD Guthrie Berhad.

Pelepasan dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan turut dihadiri perwakilan BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Gubernur NTB menyampaikan pesan khusus kepada para calon pekerja. Ia menggambarkan keberangkatan ke luar negeri sebagai langkah besar dalam mengubah kehidupan secara menyeluruh.

“Perantauan itu bukan hanya soal bekerja, tapi tentang keberanian untuk berubah. Dua tahun kontrak ini harus jadi titik balik kehidupan, bukan sekadar rutinitas,” ujar Iqbal lewat keterangan resmi Disnakertrans NTB dikutip Ahad (10/08).

Dia juga menekankan pentingnya perlindungan dan perhatian terhadap keluarga PMI yang ditinggalkan, terutama anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan dalam pendidikan.

“Kami ingin tidak hanya mengurus yang berangkat, tapi juga menjaga yang ditinggalkan. Pendidikan anak-anak PMI harus jadi prioritas,” ucapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa pihaknya mengawasi seluruh proses penempatan tenaga kerja secara ketat dan transparan.

“Memastikan tidak ada pungutan biaya, tidak ada dokumen yang ditahan, dan tidak ada perantara ilegal adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi warga NTB,” ucap Baiq Nelly.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memeriksa legalitas tawaran kerja ke luar negeri. Menurutnya, konsultasi terbuka bisa dilakukan ke instansi resmi terkait.

“Kami terbuka untuk konsultasi. Kalau ada yang menawarkan kerja ke luar negeri dengan cara mencurigakan, silakan lapor. Jangan asal berangkat,” katanya.

Program penempatan ini menggunakan skema zero cost, tanpa pungutan biaya dari calon pekerja. Proses seleksi dilakukan oleh perusahaan, namun tetap diawasi oleh pemerintah daerah dan pusat.

Pengiriman tenaga kerja dilakukan secara bertahap melalui penerbangan khusus yang telah disiapkan langsung oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit SD Guthrie Berhad.

Menurut informasi resmi, Disnakertrans NTB dan BP3MI memastikan bahwa keberangkatan ini dilaksanakan melalui jalur legal yang melibatkan unsur pemerintah daerah, pusat, dan perusahaan resmi.