Ketapang, elaeis.co - Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Ketapang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Percepatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kelapa Sawit Berkelanjutan”.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Ketapang dan dihadiri oleh berbagai pihak mulai dari OPD Pemkab Ketapang, Kepala Distanakbun Provinsi Kalimantan Barat, sektor swasta, LSM, hingga perwakilan petani kelapa sawit mandiri.

Acara FGD dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Ketapang, Samsul Islami SIP MT, yang mewakili Sekretaris Daerah Kab. Ketapang. Ia menegaskan bahwa STDB adalah instrumen penting untuk mendukung legalitas perkebunan rakyat, akses pembiayaan, hingga peluang kemitraan berkelanjutan.

“Dokumen ini tidak hanya penting untuk legalitas, tetapi juga menjadi prasyarat dalam mengakses berbagai bentuk dukungan teknis dari pemerintah, pembiayaan, serta kemitraan dengan perusahaan,” jelasnya dalam keterangan tertulis Prokopim Ketapang dikutip Kamis (28/8).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Ketapang dalam mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Sebagaimana diketahui, mayoritas petani sawit mandiri di daerah itu belum memiliki STDB yang merupakan dokumen legal formal bagi usaha budidaya kelapa sawit.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Bersama Produksi, Proteksi, dan Inklusi (PPI) Kompak Ketapang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan. Ia juga menyoroti isu sosial terkait praktik pencurian TBS (Tandan Buah Segar) sawit yang bahkan melibatkan anak-anak.

“Penting bagi kita semua untuk membangun sinergi aktif. Mengurus sawit tidak bisa sendiri. Harus bersama-sama baik pemerintah, swasta, NGO, dan petani,” katanya.