Keerom, elaeis.co - Kelanjutan peremajaan kebun sawit seluas 661 hektar milik petani yang tersebar di empat desa di Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, menjadi tanda tanya. Soalnya, dari Rp 18 milyar dana yang dikucurkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), konon hanya tersisa Rp 1,9 milyar.

Selebihnya sudah dipakai Koperasi Engkawa sebagai pelaksana kegiatan untuk berbagai keperluan dan tahapan PSR. Ironisnya, duit sudah habis, lahan yang sawitnya ditumbangkan justru tidak selesai ditanam ulang.

Baca juga: Dana Peremajaan Cair Rp 18 Milyar, Kebun Sawit di Empat Desa Malah Jadi Belukar

Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Papua, R Yonas Rahaningmas, mengaku miris melihat nasib para petani tersebut. Menurutnya, dana Rp 18 milyar sebenarnya lebih dari cukup untuk meremajakan 661 hektar lahan sampai seluruh tahapannya tuntas.

"Sebab lahan PSR itu bukan hutan belantara, tapi bekas plasma yang juga merupakan kebun kelapa sawit," katanya kepada elaeis.co, Sabtu (4/5).

"Miris memang, belasan milyar habis tapi tidak ada hasil," tambahnya.

Dia mengaku sempat mengikuti sejumlah pertemuan yang berkaitan dengan masalah ini. Namun dia tidak pernah melihat laporan secara tertulis proses pengerjaan peremajaan itu, pengurus koperasi hanya menyebutkan secara lisan.

"Dari informasi yang kita terima, luasan kebun yang sudah tumbang chipping seluas 661 hektar dan pembibitan 5 hektar," ungkapnya.

Dia tidak berani berspekulasi apakah ada pihak tertentu yang bermain atau mengambil keuntungan dalam program PSR ini. Namun diakuinya, beragam asumsi dan dugaan terlanjur merebak di tengah masyarakat terkait masalah ini.

"Informasi terakhir, pengurus Koperasi Engkawa melaporkan perusahaan sawit swasta yang menjadi mitra dalam pengerjaan PSR itu. Laporannya tentang penyalahgunaan dana dan tanggung jawab pekerjaan yang ada pada kontrak mereka," bebernya.

Yonas mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan BPDPKS menanggapi kasus ini dengan serius. Misalnya minta pertanggungjawaban pelaksanaan PSR kepada koperasi dan sebagainya.

"Ini sudah kita sampaikan langsung kepada BPDPKS. Jawaban mereka, kasus ini sedang diproses sesuai prosedur. Tapi kita tidak tahu prosedur seperti apa yang dimaksud," tandasnya.

Dia menambahkan bahwa total kebun kelapa sawit di Keerom ada sekitar 1.500 hektar. Artinya masih ada sekitar 834 hektar kebun milik petani yang belum diremajakan. "Pemilik lahan yang belum ikut PSR sudah meminta bantuan Apkasindo untuk meremajakan kebun sawitnya," sebutnya.

"Saat ini kami mendampingi petani mengajukan usulan PSR dengan luasan 500 hektar lebih. Sisanya masih enggan mengajukan peremajaan lantaran trauma dengan kasus Koperasi Engkawa," sambungnya.

Menurutnya, usulan PSR tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait kelengkapan dokumen. Dari 500 hektar lebih yang mau ikut PSR, baru 162 hektar yang dokumennya lengkap dan dapat diproses.

"Kami akan terus mendampingi petani untuk melengkapi dokumen yang diperlukan supaya pengajuan PSR berjalan lancar dan tidak terjadi kasus yang sama dengan Koperasi Engkawa," tutupnya.