Menurut dia, upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor harus dibarengi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, termasuk memastikan petani memperoleh harga yang layak atas hasil panennya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang baru dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar mengatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Norsan menyebut HKTI Kalbar akan fokus meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta menghadirkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan.

"Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat," ujar Norsan.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat tani, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Pelantikan DPD HKTI Kalimantan Barat turut dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat dan gelar pangan murah yang diikuti ribuan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan organisasi kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.

Pernyataan tegas Wamentan Sudaryono tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pabrik kelapa sawit agar mematuhi harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga tingginya harga CPO benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan jutaan petani sawit di Indonesia.