https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / Kalimantan /

Bikin Pontang-Panting Program Prioritas Jokowi

Bikin Pontang-Panting Program Prioritas Jokowi

Penggalan surat edaran BPN yang diterima petani peserta PSR. foto: sct


Jakarta, elaeis.co - Belum lagi turun tensi petani ulah Permentan 3 Tahun 2022, sekarang sudah ada pula surat edaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membikin syaraf petani sawit menegang. 

Tegang lantaran saat ini, bagi petani kelapa sawit yang ingin menyukseskan Program Prioritas Presiden Jokowi bernama Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu, mereka tidak lagi bisa sekadar mengantongi surat keterangan tidak tumpang tindih lahan dari BPN. 

Tapi sudah harus mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Artinya, petani sawit yang ikut PSR, baru bisa mendapat surat keterangan tidak tumpang tindih itu, kalau sudah mendaftarkan tanahnya di BPN. 

Achmad Nasir, seorang petani kelapa sawit asal Kabupaten Paser Kalimantan Timur (Kaltim) sudah pusing duluan. Sebab Koperasi Unit Desa Rangan Jaya, tempat kebunnya bernaung, sudah lebih dulu dapat 'surat cinta' mengurus SKPT itu dari BPN Paser. 

Nasir pun menshare surat yang diteken oleh Kepala BPN Paser, Zubaidi pada 28 Desemeber 2022 itu, di salah satu whatsapp group (WAG) petani kelapa sawit. 

"Gara-gara aturan yang kayak begini, sudah 5 koperasi yang mandeg usulannya," tulis Nasir di WAG itu.    

Menengok apa yang dishare Nasir tadi, sederet petani sawit spontan berkomentar, malah ada yang meminta agar program PSR itu dihentikan saja,"Bikin sakit hati saja," rutuk petani yang juga asal Kaltim itu.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung yang juga ada di group itu pun langsung menelaah isi surat BPN tadi. 

"Setelah saya baca-baca isi surat itu, nampaknya BPN mau menumpangkan program nya ke PSR. Sambil petani mengecek lahannya tidak tumpang tindih dengan HGU, sekalian mereka mengambil kesempatan untuk pemutakhiran data," katanya.

Padahal kata doktor agro-ekosistem Universitas Riau ini, cuma satunya tujuan petani ke BPN; menanyakan apakah tanahnya tumpang-menindih dengan HGU atau tidak. 

"Kalau lahan yang mau di-PSR-kan harus tukar nama dulu, bayar PNBP, bayar ini itu, ambil ulang titik koordinat untuk sertifikat yang zaman dulu, wahh...2 tahun enggak kelar-kelar selembar surat dari BPN itu," ujarnya. 

Bagi Tedi Susilo, pengurus Apkasindo Indragiri Hilir, Riau, silih berganti saja aturan-aturan yang dibikin demi menghambat PSR itu. 

"Ya iyalah. Di tempat kami, ada perusahaan yang juga melakukan peremajaan. Tapi enggak harus mengurus surat tidak tumpang tindih ke BPN. Tidak mengurus surat bebas gambut dari KLHK. Kami, semua harus kami urus," rutuknya. 

Tak berlebihan sebenarnya kalau para petani ini sakit hati. Sebab hanya untuk mendapatkan bagiannya dari Pungutan Ekspor saja --- pungutan ekspor itu bersumber dari hasil sawit petani juga --- petani harus tunggang langgang mengurus persyaratan yang pembiayaannya bisa mencapai jutaan rupiah.

Dan yang paling cilakanya, ada aturan itu yang terkesan dibuat-buat. Salah satunya surat keterangan bebas Kawasan Lindung Gambut (KLG) dari KLHK yang tertera di Permentan 3 tadi. Mengurus ini saja petani sudah pontang-panting lantaran urusannya ke Jakarta. 

"Kan sangat menyiksa itu. Padahal KLHK sendiri enggak ada mewajibkan itu. Kami dapat cerita kok bahwa lahan bergambut yang sudah diusahai, bisa dilanjutkan penggunaannya. Artinya bisa dilakukan budidaya di sana. Enggak perlu harus mengurus surat," ujar sumber elaeis.co

Sejatinya petani sawit yang mau ikut program PSR itu tidak harus repot mengurus ini itu. Sebab lahan yang dia ajukan untuk ikut PSR itu enggak luas; maksimal 4 hektar. Lahan itu juga sudah dikuasai lebih dari 25 tahun. Jika kemudian lahan itu bermasalah dengan pihak lain, tentu sudah sejak dulu, tidak setelah akan ikut PSR.  



 

Komentar Via Facebook :