Pekanbaru, elaeis.co - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa seharusnya Indonesia tak lagi mengekspor bahan mentah hasil dari perkebunan kelapa sawit. Menurutnya akan lebih maksimal jika bahan yang diekspor merupakan bahan setengah jadi.

"Hasil perkebunan jangan diekspor mentah-mentah saja. CPO kenapa enggak dibuat barang setengah jadi dan jadi. Bisa jadi sabun, bisa kosmetik, dan lain-lain," kata Jokowi dalam Peluncuran Indonesia Emas 2045, Kamis (15/6) kemarin.

Ketua Aspekpir DPD Riau, Sutoyo, mengatakan sependapat dengan keinginan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sebab selama ini Indonesia hanya menjual bahan baku dan kembali melakukan setelah barang mentah tadi menjadi sebuah produk. 

"Karena penduduk Indonesia banyak sebagai konsumen," bebernya, Jumat (16/6).

Kata Sutoyo, di yang perlu dibenahi agar keinginan presiden itu terwujud adalah membenahi hulu-hilir tata kelola kelapa sawit. Pertama petani pekebun dibuatkan kelembagaannya, dengan skala tertentu sesuai luasannya. Kemudian pemerintah melakukan identifikasi luas lahan yang dimiliki kelembagaan petani tersebut. 

"Lalu dimitrakan dengan pelaku usaha yang punya PKS, dengan kapasitas olah yang cukup sesuai luas amparan yang ada di radius 25 km persegi," bebernya.

Setelah itu, para PKS juga dapat membentuk gabungan PKS untuk mendirikan revanery untuk mengolah TBS menjadi CPO dan barang-barang keturunan sawit untuk menjadi barang-barang yang siap dipakai oleh konsumen. 

Mengapa harus membentuk gabungan, kata Sutoyo agar revanery yang membutuhkan CPO lebih banyak dapat terpenuhi.

"Kalau sudah begitu nanti barang jadinya berupa BBM, minyak goreng, detergen, food, kosmetik dan sebagainya. Malah kalau ini bisa dilakukan di setiap provinsi dengan tetap mengukur hasil produksi dan konsumsi.  Sisanya diekspor, maka Indonesia pasti jaya dan rakyatnya sejahtera," tuturnya.