Popsi : PP 24 Ekspor SDA Justru Dinilai Lahirkan Potensi Kecurangan Gaya Baru
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengaku prihatin terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. PP tersebut dinilai justru hadirkan potensi kecurangan gaya baru.
Petani Sawit dijadikan Tumbal Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencermati perkembangan kebijakan pemerintah terkait rencana penataan tata niaga ekspor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Rencana Kerja DSI, POPSI Usulkan Platform Digital Perdagangan Sawit
Dalam media briefing bertajuk “DSI Menekan Kemakmuran Rakyat Sawit”, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti potensi dampak serius dari skema Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan mekanisme single window ekspor yang dinilai dapat memperpanjang rantai birokrasi perdagangan sawit, memperlambat arus pembayaran, serta menekan harga TBS di tingkat petani. POPSI juga ikut memberikan beberapa saran atau solusi agar TBS petani kembali stabil.
Belum Jelas Regulasi dan Mekanismenya, Petani Sudah Jadi Korban Rencana Ekspor Skema DSI
Meski belum resmi dilakukan, rencana ekspor melalui skema Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sudah berdampak pada petani kelapa sawit. Harga sawit turun di sejumlah daerah.
POPSI Tolak Masa Depan Sawit Nasional Diserahkan pada Monopoli Perdagangan Oleh Negara
Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengaku prihatin terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subiyanto serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana menempatkan sawit sebagai komoditas yang hanya dapat diekspor melalui BUMN.
PTPN IV PalmCo Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan Melalui Pengolahan Limbah Sawit
PTPN IV PalmCo mendorong kemandirian ekonomi perempuan di daerah sentra perkebunan melalui pelatihan inovasi produk turunan sawit, khususnya pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) serta
Rugikan Petani Hingga Rp1,2 Triliun/Tahun, SPKS Tolak Kenaikan Pungutan Ekspor CPO 12,5%
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 12,5 persen dari sebelumnya 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026.
PTPN IV PalmCo Raup USD 10,5 Juta dari Penjualan CPO Bersertifikasi RSPO
Sub Holding PTPN IV PalmCo yang merupakan bagian dari Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) berhasil memperoleh tambahan penghasilan berupa premium price mencapai USD 10,5 juta atau Rp174 Miliar dari penjualan 760 ribu ton crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) sepanjang 2025.
Kekecewaan yang Berlarut di Ijen: Kala Kebun Kopi Negara Rusak, Rasa Aman Pekerja Ikut Tercabut
Di lereng Ijen yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu penghasil kopi arabika terbaik Indonesia, kegelisahan justru tumbuh subur. Bukan karena cuaca atau harga pasar, melainkan akibat konflik lahan yang tak kunjung selesai. Bagi ribuan pekerja Perkebunan Nusantara, kebun kopi bukan sekadar hamparan tanaman, tetapi sumber penghidupan, ruang hidup, sekaligus masa depan keluarga mereka.
POPSI Menilai Kenaikan Pungutan Ekspor (PE) demi B50 akan menghancurkan ekosistem sawit
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan sikap kritis atas wacana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) sawit pada tahun 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50.