Ia menambahkan, DPN HKTI akan menjadikan ruang diskusi yang baru direnovasi sebagai pusat kajian berbagai komoditas perkebunan. Setiap komoditas akan dibahas secara khusus agar solusi yang dihasilkan lebih terarah, mulai dari persoalan budidaya, pembiayaan, pemasaran hingga hilirisasi.

Ketua Harian III DPN HKTI Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Syakir menilai sektor perkebunan merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena didukung iklim tropis dan kekayaan plasma nutfah yang tidak dimiliki banyak negara.

"Perkebunan selama ini menjadi penghasil devisa. Saat krisis ekonomi 1998, sektor ini menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional. Karena itu perkebunan harus kembali menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Ia mendorong pemerintah agar pengembangan komoditas dilakukan secara bertahap dan fokus. Menurutnya, pendekatan tersebut akan mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing.

"Jangan semua dikerjakan sekaligus. Mulai dari kopi, kemudian tembakau, kelapa, kakao, lada, vanili dan komoditas strategis lainnya. Dengan fokus, hasilnya akan lebih maksimal," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil menegaskan bahwa sektor perkebunan tidak boleh lagi dipandang sebagai sektor kelas dua. Menurutnya, sejarah membuktikan masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan justru mampu bertahan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

"Jangan menganggap perkebunan sebagai sektor yang rendah. Saat krisis 1998, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan masih bisa bertahan. Artinya, sektor ini memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat," ujarnya.

Ali juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi komoditas perkebunan Indonesia, yakni kualitas pascapanen. Ia mencontohkan ekspor pala Indonesia yang beberapa kali ditolak negara tujuan karena kandungan aflatoksin akibat proses pengeringan yang belum memenuhi standar.

"Masalah kita bukan pada kualitas tanamannya, tetapi pada penanganan pascapanen. Kalau pengeringannya baik, produk kita bisa diterima pasar dunia," katanya.

Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi pada jagung, kelapa, dan sejumlah komoditas lainnya. Karena itu, peningkatan produksi harus dibarengi dengan modernisasi teknologi pascapanen, penyediaan alat pengering, peningkatan kualitas SDM petani, hingga penerapan standar mutu internasional.

"Kita harus membimbing petani agar mampu menghasilkan produk berkualitas. Kalau standar ekspor dipenuhi, daya saing komoditas Indonesia akan jauh lebih kuat," ujar Ali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor komoditas perkebunan Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar US$34 miliar atau setara lebih dari Rp550 triliun. 

Sementara data Kementerian Pertanian menunjukkan subsektor perkebunan mengelola lebih dari 26 juta hektare lahan dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 17 juta rumah tangga pekebun.

Dengan potensi tersebut, HKTI menilai target swasembada perkebunan bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah, memperkuat ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membuka ruang bagi lahirnya wirausaha muda di sektor perkebunan Indonesia.