Jambi, elaeis.co - Domestic Market Obligation (DMO) kembali dikritik lantaran dinilai 'membenamkan' petani kelapa sawit. Kali ini, kritikan itu datang dari Wan Hendri, pemerhati sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Hendri menilai, DMO bukanlah persoalan besar. Kunci utamanya di pemerintah. Jika pemerintah mau tinggal menghitung berapa kebutuhan DMO kemudian dikonversikan dengan pendapatan perkebunan milik negara (BUMN,red). 

"Nah, jadi gampang saja. Tinggal kemauan pemerintah saja. Jadi, kalau pemerintah mau semua bisa beres," Wan Hendri, saat berbincang dengan elaeis.co, kemarin.

Setelah dibereskan pusat, lanjutnya, pemerintah daerah membuat regulasi baru untuk menjaga kestabilan harga sawit ditingkat petani.

"Dan yang paling penting itu, seluruh perusahaan tidak boleh memiliki kebun inti, semuanya harus plasma. Hal ini bertujuan untuk menjaga harga TBS petani," ujarnya.

Menurut Hendri, tujuan lain peniadaan kebun inti ini agar perusahaan juga tidak bisa main mata dengan oknum pemerintah mulai dari soal izin, bibit, dan harga TBS.

"Harga akan diakumulasi secara baik dengan memasukkan harga cangkang, tankos dan limbah ekonomis lainnya yang selama ini dinikmati sendiri oleh perusahaan. Kalau ingin menjaga kestabilan harga dan pelayanan perusahaan, maka hal-hal tadi harus dilakukan oleh pemerintah," pungkasnya.