Jakarta, elaeis.co – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bergerak cepat menangani persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang belum sepenuhnya pulih di tingkat petani. 

Usai menunaikan ibadah haji, Amran langsung menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

Rapat tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor perkelapasawitan, mulai dari Asisten Deputi Satgas Pangan, PTPN Group, BUMN Pangan, asosiasi kelapa sawit, para bupati, pimpinan perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit (PKS), hingga kepala dinas dari provinsi penghasil sawit.

Menurut Amran, langkah cepat tersebut merupakan respons atas perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap anjloknya harga TBS yang sempat dikeluhkan petani di berbagai daerah.

"Ini sebagai respon dari permasalahan kelapa sawit, khususnya harga TBS, yang sudah ditanyakan oleh Bapak Presiden Prabowo sebelumnya," kata Amran.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam industri sawit harus memperoleh keuntungan secara proporsional. Pemerintah, kata dia, hadir sebagai penengah agar tidak ada pihak yang dirugikan.

"Kita hidup bernegara. Bagaimana kita harus berkolaborasi dan saling menguntungkan. Pengusaha harus untung, petani juga harus untung, dan pemerintah nyaman. Pemerintah itu sebagai wasit penengah. Kalau ada salah satu yang berteriak, baru pemerintah turun tangan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Amran memberikan kesempatan kepada para petani dan pelaku usaha untuk menyampaikan persoalan yang terjadi di lapangan.

Seorang petani sawit asal Sulawesi Selatan yang memiliki kebun seluas lima hektare mengaku harga TBS yang ditetapkan pemerintah daerah kerap tidak dipatuhi oleh pabrik kelapa sawit.

"Misalnya harga TBS Rp2.700-Rp2.800 per kilogram, tetapi PKS sering membuat harga sendiri," ungkapnya.