Jakarta, elaeis.co – Ide menahan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) seperti yang dilakukan Thailand mulai dipandang sebagai langkah berisiko tinggi bagi Indonesia. Bukan menstabilkan pasar, kebijakan itu justru berpotensi menekan harga sawit di dalam negeri hingga jatuh lebih dalam.

Berita Terkait: Thailand Rem Ekspor Sawit Selama Setahun, Pasokan Global Terancam Seret

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) , Eddy Martono, menilai struktur industri sawit Indonesia tidak bisa disamakan dengan Thailand. Dengan produksi yang jauh lebih besar, ruang penyerapan dalam negeri dinilai tidak cukup untuk menampung kelebihan pasokan jika ekspor dibatasi.

Akibatnya, pasar domestik berisiko kelebihan suplai dan ketika itu terjadi, harga biasanya tak menunggu lama untuk turun.

“Produksi kita surplus. Kalau ekspor ditahan, tekanan harga di dalam negeri tidak terhindarkan,” ujarnya, Rabu (8/4). 

Indonesia saat ini memproduksi sekitar 56 juta ton CPO per tahun, jauh melampaui Thailand yang hanya berada di kisaran 3,8 juta ton. Perbedaan skala ini menjadi faktor krusial. 

Jika Thailand mengerem ekspor, dampaknya relatif kecil. Namun jika Indonesia melakukan hal yang sama, efeknya bisa mengguncang keseimbangan pasar secara luas.

Di sisi lain, kontribusi ekspor sawit terhadap perekonomian nasional juga tidak kecil. Dalam periode Januari–Februari 2026 saja, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai miliaran dolar AS, dengan volume yang terus meningkat. 

Angka ini menunjukkan bahwa pasar global masih menjadi tulang punggung penyerapan produksi nasional.

Ketika pintu ekspor dipersempit, tekanan bukan hanya datang dari sisi harga, tetapi juga dari sisi penerimaan negara.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa pembatasan ekspor berpotensi menggerus devisa dan mengganggu neraca perdagangan. Sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama surplus nonmigas, sehingga setiap gangguan pada ekspor bisa berdampak langsung pada stabilitas ekonomi.

Lebih jauh, penurunan ekspor juga berisiko mengurangi penerimaan negara dari pungutan dan bea keluar. Padahal dana tersebut selama ini digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk peremajaan kebun rakyat.

Di lapangan, efeknya bisa terasa lebih cepat. Ketika harga CPO melemah, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani biasanya ikut terkoreksi. Rantai dampak ini dinilai bisa menekan kesejahteraan petani dalam waktu singkat.

Meski demikian, peluang tetap ada. Indonesia berpotensi mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan Thailand jika pasokan tetap dijaga dan ekspor berjalan normal. Namun peluang ini bisa hilang jika kebijakan justru mempersempit akses ke pasar global.

Yusuf menilai solusi yang lebih efektif bukanlah pembatasan ekspor secara langsung, melainkan kebijakan yang lebih presisi. Mulai dari penguatan pasokan domestik hingga penyesuaian instrumen fiskal agar tetap fleksibel mengikuti dinamika pasar.

Tanpa pendekatan yang tepat, kebijakan yang terlihat melindungi di permukaan justru bisa menjadi tekanan dari dalam.