Jakarta, elaeis.co – Pemerintah Thailand resmi menginjak rem keras pada ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Di tengah derasnya arus permintaan global, negara Gajah Putih memilih menutup keran sebagian—bukan tanpa alasan, tapi karena bayang-bayang krisis pasokan domestik mulai terasa.

Baca Juga: Harga CPO Ambruk Lagi! Bursa Malaysia Berdarah, Pasar Sawit Masuk Zona Merah

Melalui pengumuman di Royal Gazette, pemerintah menetapkan aturan baru yang mewajibkan seluruh eksportir CPO mengantongi izin tertulis sebelum mengirim produk ke luar negeri. Kebijakan ini mulai berlaku efektif per 7 April 2026 dan akan dijalankan selama satu tahun penuh.

Langkah ini menjadi sinyal tegas: prioritas utama kini bukan lagi pasar global, melainkan menjaga dapur sendiri tetap menyala.

Keputusan tersebut diambil seiring melonjaknya permintaan minyak nabati dunia, terutama untuk kebutuhan energi seperti biodiesel. Dalam situasi ini, Thailand melihat risiko nyata—stok dalam negeri bisa terkuras jika ekspor dibiarkan tanpa kendali.

Dengan sistem izin tertulis, pemerintah kini memegang kendali langsung atas arus keluar CPO. Setiap ton yang meninggalkan pelabuhan akan berada dalam pengawasan ketat, seolah tak ada lagi ruang bagi ekspor yang “liar”.

Thailand sendiri merupakan produsen sawit terbesar ketiga di dunia, di bawah Indonesia dan Malaysia. Untuk tahun 2026, produksi CPO negara tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 3,94 juta ton.

Namun angka produksi itu tak otomatis menjadi jaminan keamanan pasokan. Ketika permintaan global terus menekan dari luar, sementara kebutuhan domestik ikut meningkat dari dalam, keseimbangan menjadi rapuh.

Kebijakan ini sekaligus membuka potensi efek domino di pasar global. Pasokan dari Thailand yang menyusut bisa memperketat ketersediaan di pasar internasional, meskipun kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan dua raksasa sawit dunia.

Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan perubahan arah kebijakan, dari ekspor agresif menuju proteksi domestik. Dalam kondisi pasar yang tak pasti, negara produsen mulai bermain aman, meski harus mengorbankan sebagian peluang di luar negeri.