Sudarsono menilai pemerintah dan aparat hukum hanya terpaku pada teks regulasi, tanpa sedikit pun menengok kehidupan sosial masyarakat. “Keadaan sosial tidak pernah mereka cek. Status kawasan hutan dijadikan kitab suci, padahal yang dikorbankan manusia nyata dengan anak, istri, dan masa depan,” ucapnya.

Sebagai jalan keluar, ia mendorong solusi yang lebih realistis: keluarkan saja kebun sawit rakyat dari status kawasan hutan. Menurutnya, kebun yang sudah mapan jelas memberikan kesejahteraan lebih nyata dibandingkan hutan tanaman industri (HTI) yang terbukti stagnan. 

“Lihat saja sekitar HTI, tidak ada perkembangan. Masyarakat rugi. Tapi kalau di kebun sawit, orang bisa hidup,” tegasnya.

Ia bahkan menyarankan agar industri pulp ditutup karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. 

Sektor kehutanan, kata dia, hanya menyumbang pendapatan negara di bawah satu persen dan minim investasi di luar Jawa. Bandingkan dengan sawit yang jelas memberi kontribusi besar pada devisa dan kesejahteraan.

Sudarsono menutup dengan sindiran pedas terhadap klaim bombastis mengenai “potensi kehutanan” yang disebut pemerintah. Ia menyebutnya ilusi. “Mereka bilang potensi madu ratusan ribu ton. Tapi apa gunanya kalau hanya klaim kosong? Itu seperti bilang ada berlian dua kepalan tangan di dasar laut, tapi tak bisa diambil. Lebih baik satu kepalan kecil, tapi ada di kamar sendiri,” katanya.

Peringatan ini jelas bukan sekadar kritik, melainkan alarm keras. Jika pemerintah nekat memaksakan penertiban tanpa memperhitungkan nasib masyarakat, konflik sosial besar hanya tinggal menunggu waktu.