Medan, elaeis.co - Untuk meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan, pemerintah menggencarkan penanaman padi gogo. Program penambahan areal tanam (PAT) juga menyasar lahan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dengan sistem tumpang sari.

Kendati mendapat banyak dukungan, tapi program itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi petani kelapa sawit. Seperti Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Syarifudin Sirait, yang mengaku dilematis dengan program tersebut.

Pertama, katanya, media tanam padi gogo hanya di kebun kelapa sawit milik petani yang sedang diremajakan (PSR). Sementara capaian PSR sampai saat ini masih 30% dari yang ditargetkan. Ini lantaran terkendala regulasi yang rumit dan sebagainya.

"Kami akui Aspek-PIR lahir karena adanya program pemerintah dalam bentuk perusahaan inti rakyat (PIR). Maka sudah sewajarnya Aspek-PIR senantiasa paling depan mendukung apa yang menjadi target pemerintah, lebih-lebih lagi untuk mencapai swasembada pangan. Tapi program ini tetap menyita pikiran kita," ujarnya kepada elaeis.co, Jumat (10/1).

Selain alasan tadi, alasan kedua yakni dalam program ini pemerintah hanya membantu benih padi gogonya saja. Sedangkan pupuk, sarpras dan lainnya justru tidak jelas alias ditanggung petani sawit.

"Apa padi gogo ini bisa tumbuh dan berproduksi dengan hanya disebar begitu saja di atas tanah darat? Jadi, intinya, Aspek-PIR bukan tidak mendukung program padi gogo ini, tapi beban PSR saja kami sudah oleng memikirkanya. Apalagi dikasih lagi padi. Waduh," rutuknya.

Kendati begitu, setiap ada terbit Rekomendasi Teknis atau rekomtek PSR di kebun kelapa sawitnya, pihaknya komitmen akan alokasikan lahan dan CPCL-nya untuk pengembangan padi gogo.