Berita Sawit Terbaru dan Terlengkap

Kamis, 28 Agustus 2025 | 13:21 WIB

Legalisasi Kebun Kelapa Sawit Mandiri, Pemkab Ketapang Percepat Penerbitan STDB

Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Ketapang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Percepatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kelapa Sawit Berkelanjutan”. Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Ketapang dan

Senin, 21 Juli 2025 | 13:08 WIB

Lahan Sawit Perusahaan di Luar HGU akan Disita dan Dijadikan Plasma

Jakarta, elaeis.co – Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam menertibkan penguasaan lahan perkebunan sawit yang melampaui batas izin Hak Guna Usaha (HGU). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa lahan sawit yang kelebihan dari izin HGU dan belum memiliki sertifikat, akan

Sabtu, 19 Juli 2025 | 09:04 WIB

Dinilai Rampas Ruang Hidup Warga, Walhi Kritik Kinerja Satgas PKH di Kalteng

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai lebih galak ke rakyat kecil ketimbang korporasi raksasa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik penertiban yang dilakukan Satgas PKH karena menimbulkan ketidakadilan. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah (kalteng), Bayu Herinata, menjelaskan bahwa

Jumat, 11 Juli 2025 | 15:31 WIB

Perusahaan Sawit Wajib Kantongi HGU dan IUP, Kecuali Berdiri Sebelum 2017

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa perusahaan kelapa sawit yang sudah beroperasi sebelum tahun 2017 dan telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tidak bisa dianggap melanggar hukum meski belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Selasa, 08 April 2025 | 13:02 WIB

Perpres 5/2025 Dinilai Legalkan Kezaliman Negara Terhadap Pelaku Usaha

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih menjadi polemik di tengah masyarakat khususnya petani kelapa sawit. Ada yang menilai regulasi ini sebagai bentuk legalisasi kezaliman negara terhadap pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi.