DPRD
Sorotan terbaru dari Tag # DPRD
Serba-Serbi
Serba-Serbi
Petani Sawit Pessel Menjerit, Harga TBS Hanya Rp3.000/kg
Jika dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di Sumatera Barat (Sumbar), harga kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) adalah harga yang paling rendah. Harga TBS kelapa sawit di Pessel tertinggi hanya Rp3.000/kg.
Kalimantan
Kalimantan
Realisasi Plasma Tak sampai 50%, Petani Menilai Perusahaan Tak Serius
Beberapa waktu lalu DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Akuntabilitas dan Transparansi guna membahas pelaksanaan kewajiban kemitraan 20% oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kukar. Dimana sampai saat ini realisasi plasma tidak mencapai 50%.
Nasional
Nasional
Gapki Menilai PAP Menambah Beban Industri Sawit
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ikut menyoroti usulan Pansus DPRD Riau mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.700/batang. Gapki menilai jika diberlakukan maka industri sawit khususnya di Riau memiliki beban baru disamping tekanan yang sudah ada saat ini.
Sumatera
Sumatera
Usulan Perda Utang Ekologis Dinilai Lebih Adil dan Berkelanjutan Dibanding Pajak Air Sawit
Wacana pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.700 per batang sawit menuai kritik dari kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai kurang strategis, berpotensi menimbulkan sengketa hukum, serta tidak mencerminkan keadilan ekologis, terutama bagi petani kecil.
Sumatera
Sumatera
Usulan PAP Kelapa Sawit Musti Jelas Arahnya
Usulan Pajak Air Permukaan (PAP) yang diusulkan oleh Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau masih menjadi perbincangan hangat petani kelapa sawit di Bumi Lancang Kuning. Tidak sedikit petani yang menuntut penjelasan kepada siapa PAP itu dikenakan.
Sumatera
Sumatera
Pajak Air Permukaan Dinilai Tepat Sasar PKS, Bukan Pohon Sawit
Pengamat Ekonomi Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon ikut menyoroti usulan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) pohon kelapa sawit. Menurutnya PAP it seharusnya difokuskan pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS), bukan pada tanaman sawit di perkebunan.
Kalimantan
Kalimantan
Petani Dukung Pengelolaan Lahan Sitaan Satgas PKH Melibatkan Masyarakat, Namun Dengan Tahapan yang Benar
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) usulkan pengelolaan lahan sawit sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melibatkan masyarakat lokal dan koperasi. Dengan begitu diharapkan manfaatnya lebih luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Nusantara
Nusantara
Para Kepala Desa di Babel Sambangi Kejagung, Serahkan 80.000 KK dan KTP Petani Sawit di Kawasan Hutan
Setelah mendatangi dan menemui pejabat di Kementerian Kehutanan (kemenhut), 46 kepala desa dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi gedung Kejaksaan Agung (kejagung). Para kepala desa ini didampingi unsur legislatif seperti Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya SH MH bersama Ketua Komisi II dan III DPRD, dan pejabat dari dinas teknis terkait di daerah. Kedatangan rombongan tersebut difokuskan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Pusat sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kebun sawit di dalam kawasan hutan.
Sulawesi
Sulawesi
Apkasindo Apresiasi DPRD Sulsel Usulkan Pencabutan Izin PKS Bandel
Dua hari lalu, Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Dimana pada pertemuan itu, Komisi B DPRD Sulsel sepakat akan mengusulkan pencabutan izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.
Sulawesi
Sulawesi
DPRD Gorontalo Bahas Permasalahan Sawit dengan Perwakilan Ombudsman RI
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Gorontalo guna membahas pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Pertemuan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.