Jakarta, elaeis.co – Setelah mendatangi dan menemui pejabat di Kementerian Kehutanan (kemenhut), 46 kepala desa dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi gedung Kejaksaan Agung (kejagung). Para kepala desa ini didampingi unsur legislatif seperti Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya SH MH bersama Ketua Komisi II dan III DPRD, dan pejabat dari dinas teknis terkait di daerah.

Kedatangan rombongan tersebut difokuskan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Pusat sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kebun sawit di dalam kawasan hutan.

Para kepala desa yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Satgas PKH. Menjaga kelestarian hutan sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi kesejahteraan masyarakat dinilai sangat penting dan strategis.

Meski demikian, pihak APDESI Babel mengingatkan perlunya penertiban yang bijak agar masyarakat yang terindikasi berusaha di dalam kawasan hutan tetap dapat berkebun dengan aman, menghidupi keluarga, dan membiayai pendidikan anak-anak.

“Setelah masa kejayaan tambang timah berakhir, perkebunan sawit menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Kita berharap ada solusi yang legal, adil, dan berkelanjutan sehingga petani tetap bisa bekerja tanpa rasa khawatir,” ujar Didit Srigusjaya, salah seorang pengurus APDESI Babel dalam keterangan yang dikutip Senin (18/8).

Dalam pertemuan dengan pejabat Satgas PKH Pusat tersebut, APDESI dan Ketua DPRD Babel menyerahkan data 80.000 kartu keluarga dan KTP petani yang berkebun sawit di kawasan hutan dari seluruh kabupaten/kota di Babel.

Wakil Satgas PKH Pusat, Dwi Agus, menyambut baik penyerahan data itu dan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema penataan yang memungkinkan masyarakat berkebun secara legal. Termasuk peluang menjadi petani plasma yang bekerja sama dengan BUMN PT Agrinas Palma Nusantara.

Turut hadir dalam pertemuan itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Babel yang mendampingi rombongan, menandai komitmen sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mengawal kebijakan penertiban hutan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.