Jakarta, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ikut menyoroti usulan Pansus DPRD Riau mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.700/batang. Gapki menilai jika diberlakukan maka industri sawit khususnya di Riau memiliki beban baru disamping tekanan yang sudah ada saat ini.

"Jika diberlakukan di Riau, maka tidak kecil kemungkinan akan dicontoh daerah lain sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Padahal PAP ini justru beban bagi industri sawit," ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono kepada elaeis.co, Selasa (3/2)

Menurut Eddy, sebelum PAP, industri sawit baik daerah maupun nasional telah menanggung berbagai kewajiban. Mulai dari pungutan restribusi pungutan ekspor, hingga kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan penahanan 50 persen devisa ekspor selama satu tahun.

"PAP sebesar Rp1.700/batang ini akan turut meningkatkan biaya produksi semakin mahal. Bahkan juga berdampak pada daya saing nasional di pasar global. Jika sudah begitu maka harga TBS sudak tidak lagi kompetitif," katanya.

Kata Eddy dampak akan semakin luas, bahkan berpotensi menekan harga Crude Palm Oil (CPO) di tingkat produsen. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berimbas langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima petani.

Untuk itu ia berharap, Pemprov Riau menelaah kembali usulan PAP oleh Pansus DPR RI tersebut. Sehingga beban petani tidak semakin berat.