Makasar, elaeis.co - Dua hari lalu, Komisi B DPRD Sulawesi Selatan  (Sulsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Dimana pada pertemuan itu, Komisi B DPRD Sulsel sepakat akan mengusulkan pencabutan izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Ketua Apkasindo Sulsel, Badaruddin mengaku sangat apreasiasi dengan putusan pada pertemuan tersebut. Menurutnya sudah saatnya ada langkah tegas kepada PKS bandel yang merugikan petani kelapa sawit.

"Ini respon positif dari DPRD Sulsel terkait nasib petani kelapa sawit. Kita sangat apresiasi dan mendukung atas usulan rekomendasi dari pihak DPRD Sulsel," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (16/7).

Ia berharap, kesepakatan itu dapat benar-benar dilaksanakan sehingga PKS menerapkan harga sesuai dengan ketetapan dan tidak mempermainkan harga TBS petani. Dengan begitu, petani dapat menikmati haknya dan kesejahteraannya terjamin.

"Dalam implementasinya kita akan ikut serta dalam melakukan pengawasan terutama dalam tata niaga kelapa sawit. Mulai dari pembelian TBS yang dilakukan oleh PKS. Kita berharap ada sanksi yang membuat PKS jera dan tidak lagi menetapkan harga secara sepihak dan merugikan petani," tuturnya.

"Jika perlu pencabutan izin bagi PKS bandel itu dilaksanakan," sambungnya.

“Jika terus membandel, kami akan rekomendasikan pencabutan izin pabrik-pabrik itu. Penetapan harga ini bukan keputusan sepihak, ini hasil musyawarah bersama,” tegas Sekretaris Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, dalam pertemuan itu.

Zulfikar menyebut, penetapan harga TBS dilakukan setiap bulan melalui forum yang melibatkan pemerintah, petani, dan perwakilan PKS. Namun, hasil kesepakatan itu kerap diabaikan oleh pabrik dengan alasan teknis seperti kadar rendemen. Bahkan tidak sedikit petani yang akhirnya menjual TBS kelapa sawitnya ke provinsi tetangga lantaran harga lebih tinggi.