Gorontalo, elaeis.co - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Gorontalo guna membahas pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Pertemuan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.

Kunjungan koordinasi tersebut atas undangan Panitia Khusus (pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan itu, Ombudsman Gorontalo bersama DPRD Provinsi Gorontalo membahas berbagai aspek terkait tata kelola industri kelapa sawit di Gorontalo, termasuk potensi maladministrasi, tumpang tindih regulasi, dan potensi kerugian masyarakat khususnya petani plasma.

“Secara nasional, Ombudsman telah melakukan Kajian Sistemik (Systemic Review) terhadap tata kelola industri kelapa sawit, termasuk memeriksa 52 institusi di seluruh Indonesia. Kajian tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan kami bapak Yeka Hendra Fatika,” jelas Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo Muslimin B Putra dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (28/5).

Dalam Kajian Sistemik Ombudsman, Muslimin memparkan bahwa permasalahan kelapa sawit dibagi ke dalam empat aspek. Adapun aspek yang dimaksud antara lain aspek lahan, aspek perizinan, aspek tata niaga dan aspek kelembagaan.

Ombudsman Gorontalo juga telah menerima beberapa laporan masyarakat yang beririsan dengan permasalahan industri kelapa Sawit sepanjang tahun 2020-2025.

“Terkait hal itu, Ombudsman telah memberikan lima saran perbaikan kepada pemerintah untuk menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor guna mendukung pengembangan industri kelapa sawit,” tutup Muslimin.