Jakarta, elaeis.co - Kalau saja yang terjadi itu sesuai skenario awal; beasiswa sawit dibiayai oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan kuliahnya di program S1 Institut Pertanian Stiper (Instiper).

Bisa dipastikan, kelembagaan petani sudah beres duluan dan kemudian sudah bisa jadi tempat para wisudawan-wisudawati bekerja. 

Asumsinya begini; Katakanlah untuk program S1, masa kuliah empat tahun. Tentu selama itu pula, Apkasindo punya waktu menyiapkan kelembagaan petani. 

Dan kebetulan pula, anak-anak petani yang bakal dibeasiswakan hanya kisaran 30-50 orang tiap tahunnya. Dengan jumlah segitu, gampanglah untuk didistribusikan ke kelembagaan petani yang ada. 

Tapi siapa sangka, program itu mau jalan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) keburu lahir dan langsung memberikan quota beasiswa untuk 300 orang. Semuanya program D1 pula. Artinya, hanya setahun, kuliah rampung. 

Baca juga: Tentang Amin Nugroho dan Beasiswa Sawit Itu

"Di sinilah masalah itu kemudian muncul. Saat lulusan mau disebar ke kelembagaan petani, petaninya belum siap. Alhasil para lulusan itu diambil perusahaan," kata mantan Rektor Instiper Yogya, Dr. Purwadi, saat berbincang dengan elaeis.co, pekan lalu. 

Perusahaan kata Direktur Pusat Sains Kelapa sawit Instiper ini, enggak bisa disalahkan mengambil para lulusan itu,"Wong mereka berkompeten kok," tegasnya. 

Yang justru menjadi renungan kata Purwadi adalah, pertumbuhan pengembangan SDM ternyata sudah lebih cepat ketimbang kesiapan kelembagaan yang menampungnya. 

"Sedari awal, mestinya pemerintah sudah hadir. Sebab urusan kelembagaan, erat kaitannya dengan pemerintah. Tapi sayang, pemerintah kurang maksimal," ujarnya. 

Padahal dulu kata Purwadi, pemerintah yang justru gencar membangun kelembagaan. Sekarang, sawit tumbuh sendiri, sudahlah tumbuh sendiri, eee dipersulit pula. 

"Sekali lagi, pendirian kelembagan petani itu bukan cuma tugas asosiasi, tapi juga tugas pemerintah," lelaki ini mempertegas. 

Di setiap webinar, Purwadi sering bilang begitu. Hanya saja, "Nangkepnya gimanalah, wong yang ngomong di seminar siapa, yang membuat kebijakan siapa," Purwadi kesal.