Pekanbaru, elaeis.co - Realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) yang diprogramkan pemerintah melalui BPDPKS di provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masih sangat minim. Diungkapkan Ketua DPW APKASINDO Sumbar Jupri Nur, realisasinya tidak sampai 25 persen dari luas lahan yang diajukan.

"PSR terlalu minim, tidak sampai 25 persen realisasinya," ujar Jupri saat berbincang bersama elaeis.co, Jumat (31/12).

Menurutnya banyak hambatan atau kendala realisasi program tersebut di Sumatera Barat itu. Salah satu diantaranya yakni lahan masyarakat yang merupakan tanah Ulayat, kemudian masuk dalam kawasan hutan lindung serta lahan gambut.

Sebelumnya, Wakil Sekertaris I APKASINDO Sumatera Barat, Wily Novranita menjelaskan, tanah ulayat itu tidak dapat disertifikatkan. Sehingga petani tidak bisa ikuti program PSR itu.

Malah kebin petani yang sudah bersertifikat juga tidak sedikit yang gagal dalam pengajuan PSR tadi. Lantaran kebun itu masuk dalam kawasan hutan usai penunjukan dari KLHK.

"Padahal ada sertifikat dari BPN tapi gagal juga. Kemarin sempat BPN dan petani dipertemukan difasilitasi pemerintah namun memang belum menemukan titik terang," paparnya.

Bukan hanya itu, permasalahan lain adalah petani banyak yang justru telah berhutang kepada para pengepul kelapa sawit (toke). Sehingga memilih untuk mempertahankan kebunnya.

Di sisi lain, banyak perusahaan yang enggan untuk bermitra dengan petani lantaran kualitas hasil kebun petani tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya lantaran kurangnya pemupukan atau bahkan karena bibit kelapa sawit yang tidak berkualitas.

"Kalau petani mengaku tidak tahu dulu saat penanaman. Apakah itu bibit unggul atau bibit dengan kualitas rendah," tutupnya.