Jakarta, elaeis.co -�Rencana pemerintah akan melarang ekspor bahan baku dan minyak goreng terus menuai kritikan. Bukan hanya dari kalangan pemerhati kelapa sawit namun juga dari para petani tanaman bernama latin Elaeis itu.

Rencana yang akan diberlakukan mulai tanggal 28 April 2022 nanti itu juga mendapat tanggapan dari Apkasindo Perjuangan. Sekertaris Jenderal DPP Apkasindo Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe, menilai kebijakan Presiden Jokowi, tentang larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng� akan turut berdampak besar dan bisa menyengsarakan� petani sawit di Indonesia.

Kata Andi jumlah petani kelapa sawit di Indonesia mencapai 2,6 juta kepala keluarga (KK).

"Perlu diketahui dari total perkebunan kelapa sawit di Indonesia 16,8 juta hektar, 41 % atau skala 6,8 Juta Hektar adalah perkebunan rakyat, kami juga pahami maksud dari pemerintah menyetop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, kemungkinan akan memberi sanksi jera kepada oligarki, tetapi di dalam perkebunan tersebut ada 41% perkebunan rakyat. Maka bila ekspor tidak jalan ada kemungkinan TBS petani tidak terbeli oleh PKS," terangnya kepada elaeis.co, Senin (25/4/2022)

Sepengetahuan pria yang berdomisili di bilangan Sulawesi Selatan itu, kebutuhan CPO dalam negeri hanya berkisar 37% atau 18 juta ton. Sementara total produksi mencapai 48 juta ton. Jika kebijakan itu dilakukan maka ada akan terjadi penumpukan.

"Mau dikemanakan produksi CPO itu. Ini malah akan berdampak pada TBS Petani. Dipastikan bila kebijakan Presiden diberlakukan petani menjerit," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus mensinergikan antara kegiatan, pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum. Dari data alokasi bahan baku selama� ini 18� juta ton, terdiri dari minyak goreng 8,5 juta ton, biodisel 7,4 juta ton dan Oleochemcal 2 juta Ton.�

"Jadi sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah DMO 20 % ditegakkan dan HED minyak curah di berlakukan, bukan secara brutal larangan serta merta," paparnya.

Sementara kata Andi saat ini harga TBS mulai dipengaruhi oleh isu. Begitu ada isu stop ekspor oleh Presiden Jokowi kontan pasar bereaksi harga berubah dari Rp 3.500/kg TBS jadi Rp 2.700/kg TBS di beberapa pabrik kelapa sawit (PKS). Ini tentu menjadi pukulan 2,6 juta kk petani kelapa sawit tadi.

"Kebijakan mau stop ekspor CPO dan migor tanggal 28 April 2022, ini merupakan jawaban Kepala Negara atas kekecewaan terhadap keadaan. Migor tetap mahal ditambah ada oknum Dirjen Kemendag dan 3 pengusaha nakal," katanya.

Selain petani, Andi juga menduga kebijakan itu akan membuat negara� kehilangan banyak pendapatan tidak tergantikan. Tahun 2021 penerimaan devisa sawit mencapai Rp510 triliun, pajak ekspor Kemenkeu Rp85 triliun dan pungutan ekspor CPO oleh BPDPKS Rp71 triliun.

"Stop ekspor, ilustrasinya kita hanya butuh 17 juta ton CPO/tahun total kebutuhan dalam negeri (2021). Rinciannya migor 8,5 juta ton, oleo kimia 2 juta ton dan B30 7,4 juta ton. Lalu� total Produksi nasional CPO 48 juta ton CPO setahun, harapan kami kebijakan Presiden dicabut dan tidak diberlakukan," tutupnya.