Jakarta, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah yang mendorong hilirisasi industri sawit berbasis koperasi petani, termasuk pengembangan mini palm oil mill dan pabrik minyak goreng yang dimiliki serta dikelola oleh koperasi pekebun. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri sawit nasional.

Marselinus Andri, Kepala Departemen Advokasi SPKS mengatakan selama ini, sebagian besar petani sawit rakyat hanya berperan sebagai produsen tandan buah segar (TBS) yang dipasarkan melalui tengkulak atau pihak perantara. Ini tentu membuat posisi tawar yang lemah dan harga yang relatif rendah. Sementara, kebijakan hilirisasi berbasis koperasi akan menjadi momentum penting bagi transformasi perkebunan sawit rakyat. Sehingga nilai tambah dari pengolahan hasil sawit dapat dinikmati langsung oleh petani, bukan hanya terpusat pada pelaku usaha di sektor hilir.

"Kita menilai kebijakan ini juga berpotensi memperbaiki ketimpangan dalam industri sawit nasional. Saat ini, perkebunan rakyat mengelola sekitar 41 persen luas perkebunan sawit nasional dengan sekitar 2,9 juta petani sawit swadaya sebagai pelaku utama. Namun, kontribusi besar tersebut belum diikuti dengan akses yang memadai terhadap industri pengolahan maupun perdagangan minyak sawit," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (7/7).

Lanjutnya, melalui hilirisasi berbasis koperasi, petani tidak hanya memperoleh peningkatan nilai tambah tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Bahkan juga turut serta dalam memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan minyak sawit, baik di pasar domestik maupun internasional.

"Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi petani melalui koperasi. Selama ini, koperasi pekebun menghadapi berbagai keterbatasan, terutama akses terhadap permodalan. Sehingga sering kali berada pada posisi yang lemah di tengah dominasi berbagai aktor dalam rantai pasok sektor hulu sawit," ungkapnya.

Kemudian, dukungan pemerintah terhadap hilirisasi akan menjadi peluang untuk membangun koperasi yang lebih mandiri, profesional, dan mampu menjadi pelaku usaha yang berdaya saing.

Kendati begitu, SPKS meminta agar implementasi kebijakan ini tidak hanya menyasar Koperasi Merah Putih yang diinisiasi pemerintah. Pemerintah juga perlu memberikan prioritas kepada koperasi produsen perkebunan milik petani swadaya yang telah berkembang maupun koperasi baru yang akan dibangun di berbagai daerah. 

"Pendekatan tersebut penting agar tidak terjadi pengecualian yang justru melemahkan atau mematikan koperasi-koperasi petani yang selama ini telah berjuang membangun kelembagaan secara mandiri," katanya.

Hingga saat ini sambung Andri, SPKS juga mencatat belum adanya pembahasan lanjutan mengenai konsep maupun mekanisme teknis pelaksanaan kebijakan tersebut bersama organisasi petani. Untuk itu pihaknya mengusulkan agar pemerintah menetapkan program percontohan (pilot project) setiap tahun sebagai tahapan implementasi kebijakan. 

"Pilot tersebut sebaiknya difokuskan pada koperasi pekebun yang telah memiliki tata kelola yang baik dan kesiapan kelembagaan. Dengan demikian, model yang berhasil dapat menjadi rujukan untuk direplikasi pada koperasi lain maupun dalam pengembangan koperasi baru di berbagai daerah," bebernya.

Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan skema pendanaan yang efektif, mudah diakses, serta memiliki persyaratan yang sesuai dengan karakteristik koperasi petani. Oleh karena itu, pelaksanaan pilot project menjadi penting untuk menguji model pembiayaan, tata kelola usaha, dan dukungan kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas.

"Sebagai bagian dari komitmen mendorong transformasi perkebunan rakyat, SPKS bersama organisasi petani dan organisasi masyarakat sipil lainnya  saat ini tengah mempersiapkan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat Tahun 2026. Momentum ini dinilai sangat tepat untuk memperkuat arah kebijakan pemerintah, karena salah satu agenda utama konferensi adalah mendorong hilirisasi sawit berbasis koperasi pekebun sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang diperlukan agar transformasi tersebut dapat diwujudkan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan," tandasnya.