Petani Sawit dijadikan Tumbal Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencermati perkembangan kebijakan pemerintah terkait rencana penataan tata niaga ekspor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Rencana Kerja DSI, POPSI Usulkan Platform Digital Perdagangan Sawit
Dalam media briefing bertajuk “DSI Menekan Kemakmuran Rakyat Sawit”, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti potensi dampak serius dari skema Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan mekanisme single window ekspor yang dinilai dapat memperpanjang rantai birokrasi perdagangan sawit, memperlambat arus pembayaran, serta menekan harga TBS di tingkat petani. POPSI juga ikut memberikan beberapa saran atau solusi agar TBS petani kembali stabil.
Saatnya Sawit Lebih Berkeadilan untuk Masyarakat, SPKS Dukung Rencana Plasma 80%
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan alokasi kebun masyarakat melalui skema plasma dari 20% menjadi 80%. SPKS menilai kebijakan tersebut dapat memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan di sektor sawit dan membuka ruang penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
SPKS dan BPDP Dorong Hilirisasi Sawit Rakyat di Sekadau Melalui Koperasi
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mendorong percepatan hilirisasi sawit rakyat melalui pengembangan berbagai produk turunan sawit yang dikelola oleh koperasi petani. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Workshop Akselerasi Hilirisasi Sawit Rakyat dan Pengembangan Produk UMKM Turunan Sawit yang digelar di Aula Hotel Multi Sekadau, Kalimantan Barat, 16 april 2026.
SPKS Desak Pemerintah Naikkan Dana Bagi Hasil Sawit untuk Daerah Penghasil
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah pusat melalui kementerian keuangan untuk meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil. Sebab, nilai yang diterima daerah saat ini dinilai sangat tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi sektor sawit terhadap penerimaan negara.
SPKS Minta Pemerintah Naikkan Dana PSR Menjadi Rp90 Juta per Hektare
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta/hektare. Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini.
Rugikan Petani Hingga Rp1,2 Triliun/Tahun, SPKS Tolak Kenaikan Pungutan Ekspor CPO 12,5%
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 12,5 persen dari sebelumnya 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026.
Penyelesaian Sawit Rakyat Harus Melalui Penataan Sesuai PP 23/2021 dan Putusan MK 181/PUU-22/2024 Bukan Penertiban
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan bahwa penyelesaian kebun sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan harus ditempuh melalui mekanisme penataan kawasan hutan, bukan melalui pendekatan penertiban, penyitaan, atau ancaman sanksi pidana dan denda.
Gandeng 31 Perusahaan dan Asosiasi Sawit, Dirjendbun Kementan Sosialisasikan ISPO di Riau
Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)
Presiden Sebut Sawit Ajaib, SPKS Usulkan Petani Sawit Dipermudah Miliki Pabrik
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai “tanaman ajaib (miracle crop)” dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor.