Jambi, elaeis.co - Saat ini riak-riak tahun politik semakin kental dirasakan masyarakat. Tidak terkecuali para petani kelapa sawit yang berharap banyak dengan terpilihnya pimpinan negara dan para wakil rakyat di tahun 2024 mendatang.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu petani kelapa sawit yang juga sebagai Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo. Kepada elaeis.co Dermawan mengatakan, pemilihan Presiden akan dilakukan pada 2024 mendatang. Tak terkecuali para wakil rakyat mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, termasuk perwakilan utusan  daerah.

Ia berharap pimpinan negara dan para wakil rakyat nanti melek terhadap perkembangan perkebunan kelapa sawit yang menjadi tumpuan hidup jutaan petani. Selain itu harapannya para sosok putra bangsa tadi memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang paham bagiamana caranya untuk terciptanya percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta berkontribusi pada devisa negara.

"Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dan andalan bagi Indonesia. Bahkan menyematkan gelar Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia. Untuk itu perlu komoditi ini mendapatkan prioritas dalam pengembangannya," ujarnya, Kamis (18/5).

Bukan hanya sementara, prioritas tersebut diharapkan berlaku secara konsisten sehingga ada jaminan terciptanya sawit yang berdaulat dan berkelanjutan di seluruh penjuru kawasan sentra-sentra produksi sawit yang tersebar dari Sabang-Merauke.

"Hendaknya para  pemimpin negara dan wakil rakyat  Indonesia di pesta demokrasi mendatang,  bisa satu hati dengan para petani sawit swadaya se-Indonesia.  Kemudian para menteri yang ada di kabinet Indonesia adalah sosok yang memang memahami dan mendalami dunia perkelapasawitan sampai ke akar," tegasnya.

Dermawan menceritakan, dalam kurun waktu masa jabatan Presiden Jokowi, dunia perkelapasawitan di Indonesia utamanya para petani sawit swadaya diperkenalkan pada program peremajaan sawit rakyat (PSR). Menurutnya ini adalah langkah  strategis untuk peningkatan produktivitas sawit rakyat.

Dari sisi sumber daya manusia, pemerintah juga terus mengasah para generasi muda untuk berkecimpung di sektor perkebunan kelapa sawit lewat program beasiswa bagi putra-putri petani sawit, supir dan buruh tani sawit baik hulu maupun hilir dari Sabang-Merauke.

"Kita APKASINDO telah merasakan program-program ini. Nantinya kita harap program Sarpras juga dapat terwujud di 22 provinsi dan 164 kabupaten/kota," ujarnya.

Kendati demikian, Dermawan tak menampik jika ada faktor-faktor yang menghambat kesuksesan program-program yang ada. 

Salah satunya kata Dermawan, akibat egosektoral antar jajaran kementerian.  Seperti terjadinya lahan sawit yang di-klaim masuk dalam kawasan hutan. Tentu ini sangat memerlukan langkah-langkah yang cukup sulit akibat dari ketidaktahuan dan keterlanjuran meski telah terbit Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

"Realitanya masih ada pembebanan sebagai denda yang sangat memberatkan bagi para petani sawit yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun dan mengikuti pesta demokrasi/pemilu yang tentunya sudah memiliki E-KTP sebagai Warga Negara Indonesia. Ini butuh perhatian khusus," tutupnya.