Bengkulu, elaeis.co - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyarankan petani sawit di daerah itu untuk melapor ke desa masing-masing jika terdampak kenaikan BBM.

Pasalnya pemerintah pusat telah mewajibkan agar setiap desa mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa.

Bahkan menurut Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Syarwan SE, pemerintah desa wajib mengganti data penerima BLT Dana Desa apabila tidak tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah desa juga bisa menambah data penerima BLT apabila ada masyarakat atau petani kelapa sawit yang terdampak kenaikan BBM hingga menyebabkan pendapatan menurun.

"Kalau datanya ada yang salah boleh diganti, wajib bagi desa untuk mengganti. Kemudian kalau ada penduduk seperti petani kelapa sawit terdampak kenaikan BBM juga bisa dimasukkan menjadi penerima BLT. Kepala Desa harus adil, harus amanah karena ini haknya rakyat dan tidak boleh dipotong satu sen pun," kata Syarwan, kemarin.

Apalagi, lanjut Syarwan, masih banyak desa di Bengkulu yang belum menggunakan Dana Desa secara maksimal untuk BLT. Padahal BLT harus segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kebijakan ekonomi atau tidak memiliki penghasilan karena di PHK.

"BLT dana desa harus disalurkan, karena itu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau terdampak kebijakan ekonomi," tuturnya.

Ia berharap hal ini dapat dimaksimalkan mengingat banyak warga yang terdampak perekonomiannya akibat kenaikan BBM.

"Banyak desa belum menggunakan dana desa secara maksimal. Padahal banyak warga kesulitan akibat kenaikan BBM. Ada banyak laporan masuk ke saya," kata dia.

Untuk itu Syarwan mengingatkan pemerintah desa untuk agar menyalurkan BLT dana desa. Sebab saat ini pemerintah juga telah menyalurkan BLT BBM.

"Supaya cepat selesai, Pemdes harus cepat, ini BLT BBM saja sudah dicairkan. BLT Dana Desa juga harus dipercepatnya. Karena masyarakat sangat membutuhkan," pungkasnya.