Pasir Pangaraian, elaeis.co - Sejumlah warga dan beberapa tokoh masyarakat Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, meminta pemkab setempat untuk mendatangkan investor ke desa mereka.

Permintaan itu disampaikan tokoh adat Desa Menaming, Paruma Siregar bergelar Jamalintang terkait pengelolaan Hutan Produksi (HP) yang berada di wilayah tersebut. Pengelolaan secara resmi oleh investor sebagai antisipasi agar lahan tersebut tidak diperjualbelikan oleh oknum tertentu.

"Kita butuh investor yang mau menggarap dan mengelola lahan tersebut. Masyarakat tidak memiliki modal, kami berharap Pemkab Rohul mendatangkan investor agar hasil pengelolaan lahan tersebut bisa dinikmati masyarakat Desa Menaming," kata Paruma Siregar saat mengikuti diskusi dengan Sekda Rohul Muhammad Zaki dan pejabat Polres Rohul beberapa hari lalu.

Dijelaskannya, persoalan pengelolaan dan pengawasan lahan HP tersebut bisa diselesaikan dengan baik salah satunya dengan mendatangkan investor. Hutan tersebut bisa ditanami dengan berbagai tanaman jenis kayu seperti kopi dan komoditi lain selain sawit. 

"Dalam kesempatan ini, kami meminta kepada Kasat Binmas dan Sekda Rohul untuk mendatangkan investor ke desa kami agar lahan tersebut nantinya bisa dinikmati masyarakat desa Menaming. Sebab, kalau ini tidak dikelola dengan baik, bakal ada oknum masyarakat yang akan memperjualbelikan lahan tersebut yang nanti akan berdampak pada konflik di tengah masyarakat," tukasnya.

"Kadang yang dijual oknum cuma satu hektare, tapi yang diambil pembeli 10 hektare," tambahnya.

Menanggapi permintaan masyarakat untuk memanfaatkan HP tersebut, Zaki berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan kehutanan. 

"Pihak desa silahkan membuat kronologi terkait persoalan HP tersebut, nanti disampaikan ke Pemkab Rohul, pasti akan diproses," katanya.

Kasat Binmas Polres Rohul, AKP Hermawan, mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, termasuk dengan meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. 

"Upaya pencegahan itu lebih dominan ada pada masyarakat, sedangkan Polri itu penegakan hukum, itu jalan dan solusi terakhir. Dan langkah yang paling efektif agar tidak terjadi pelanggaran maupun tindak kriminal, harus mengaktifkan kembali satuan keamanan lingkungan," pintanya.