Lalu dari sisi pendampingan, 91% petani sawit merasa tidak ada yang membimbing melengkapi dokumennya. "65% petani sawit juga mengaku tidak pernah mendengar apa itu program PSR secara utuh. Berarti benar kan ada persoalan di sosialisasi PSR ini. Makanya banyak petani salah kaprah," katanya. 

Pun begitu kata Gulat, 98% petani mengaku kalau program PSR sangat penting dan bermanfaat. Apalagi kalau besaran dananya dinaikkan menjadi Rp35 juta sampai Rp40 juta. Akan lebih mantap untuk mengimbangi biaya sarana dan prasarana (sarpras) yang sudah naik di kisaran 200%-300%. 

Lantas untuk Beasiswa Sawit, 85% mengatakan bahwa  mekanisme seleksi yang dilakukan secara online sangat menyulitkan mereka. Ini terjadi lantaran keterbatasan jaringan internet. Terus, 87% mengatakan bahwa soal ujian yang diberikan panitia enggak cocok dengan nama Beasiswa Sawit itu. Cocoknya ya seleksi beasiswa umum saja.  

"76% minta supaya proses seleksi diserahkan saja kepada kampus mitra Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), jangan dimonopoli oleh satu lembaga, tapi kembalikanlah kepada pola 2017-2019 lalu," pinta Gulat. 

Soal keterwakilan, 96% minta supaya keterwakilan provinsi dibikin proporsional, bukan berdasarkan skor nilai. Sebab "roh" beasiswa ini sesungguhnya adalah mengakomodir "keterbatasan anak-anak petani sawit". 

"Misalnya begini; adalah anak petani sawit Papua Barat ikut tes 7 orang, lalu lolos ujian online 4. Entah dites wawancara atau tidak, katakanlah yang lolos cuma 1 orang. Nah, yang semacam ini mestinya jadi pertimbangan bagi panitia. Terakhir, 95% mengatakan bahwa besaran duit beasiswa yang mereka terima "hanya cukup untuk 16 hari, selebihnya mereka musti ngutang" untuk mencukupi kebutuhan sebulan," panjang lebar Gulat mengurai.

Sekali lagi kata Gulat, apa yang panjang lebar dia urai di atas, bukan untuk mencari siapa yang salah. Ini murni untuk kebaikan bersama. "Lantaran itu, persoalan ini harus benar-benar menjadi perhatian serius tiga entitas sawit; pemerintah, korporasi dan petani sawit," pintanya.