Pessel, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Barat (Sumbar) mengaku mendukung hadirnya tim khusus untuk menelusuri penyebab rendahnya harga kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Dimana rencana pembentukan tim khusus itu tercetus dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Pessel bersama sejumlah perwakilan PKS, Senin (22/6) kemarin.

Menurut Ketua Apkasindo Sumbar, Jufri Nur, tim khusus memang diperlukan untuk melakukan penelusuran penyebab rendahnya harga kelapa sawit di Pessel. Malah ia menyarankan tim tersebut dikuatkan dari unsur Polri, TNI, dan Jaksa.

"Ini penting, sebab sudah bertahun-tahun harga kelapa sawit di Pessel rendah. Bahkan paling rendah dari daerah lain. Sehingga petani tidak terus menerus dirugikan," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (23/6).

Pria yang akrab disapa Feri tersebut sejatinya hadir dalam RDP di DPRD Pessel kemarin. Ia bahkan turut mengkritik sikap sebagian perusahaan yang dinilainya arogan dalam menetapkan harga.

Bahkan menurutnya, ada sejumlah alasan yang tidak masuk akal dalam penetapan harga dan juga potongan timbangan kelapa sawit petani. Misalnya potongan air akibat TBS terkena hujan. Dijelaskan Feri potongan tersebut tidak dikenal dalam regulasi yang ada.

"Alasan itu hanya akal-akalan perusahaan. Yang diatur hanya tujuh item, seperti buah mentah, buah lewat matang, tandan kosong, gagang panjang, brondol, buah lepas dari tandan, dan berat TBS kurang dari tiga kilogram," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya menilai harus ada penelusuran dilapangan agar PKS menetapkan harga yang layak untuk petani kelapa sawit.

Sebelumya dalam RDP tersebut, tiga perusahaan yang hadir senada menjelaskan bahwa harga TBS yang ditetapkan mengacu pada harga crude palm oil (CPO), harga inti sawit, indeks K, serta komponen biaya produksi dan ekspor. Ini dijelaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024.

Bahkan perusahaan menyebut harga pembelian TBS yang berlaku saat ini sebesar Rp3.060/kg. Namun saat dimintai rincian perhitungan terdapat satu perusahaan yang tak mampu menjawab dan bertanggung jawab sehingga dikeluarkan dari ruang rapat lantaran tidak dinilai tidak menghargai RDP tersebut.