Bogor, elaeis.co – Sekitar 70 persen petani kelapa sawit swadaya di Indonesia masih terjebak dalam rantai distribusi tidak langsung melalui pedagang pengumpul atau RAM, kondisi yang disebut membuat harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani terus tertekan dan jauh dari harga acuan resmi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Gulat Medali Emas Manurung, MP., CIMA., menyebut pola distribusi tersebut sebagai “jalur gelap” yang masih mendominasi transaksi sawit rakyat di berbagai daerah sentra produksi.

Hal itu disampaikan dalam Media Gathering bertema “B50 Strategi Indonesia Menjadi Kekuatan Energi Sawit Dunia” yang digelar Agrina di Bogor, Rabu (10/6).

“Realitanya di lapangan, sekitar 70 persen atau tujuh dari sepuluh petani swadaya masih menjual TBS lewat pedagang pengumpul. Ini yang membuat harga di tingkat petani sering tidak mencerminkan harga sebenarnya,” ujar Gulat.

Ia menegaskan, meskipun pabrik kelapa sawit (PKS) di banyak wilayah telah kembali normal dan mengacu pada harga resmi, tekanan harga justru terjadi di luar pabrik, tepatnya di tingkat pengumpul yang menjadi simpul utama transaksi petani.

Menurutnya, posisi petani semakin lemah karena bergantung pada satu jalur penjualan yang tidak langsung terhubung ke industri pengolahan. Kondisi ini membuat ruang tawar petani menyempit, terutama saat harga CPO global berfluktuasi.

“PKS sudah banyak yang mengikuti harga acuan. Tapi begitu masuk ke pengumpul, harga bisa langsung tergerus. Selisihnya bisa signifikan,” katanya.

Gulat juga menyoroti lemahnya akses informasi harga di tingkat petani yang membuat mereka mudah “terjebak” dalam transaksi dengan harga rendah. Dalam banyak kasus, petani tidak memiliki referensi harga real-time yang sama dengan pabrik.

“Petani sering tidak tahu harga terbaru di pabrik. Akhirnya mereka hanya menerima harga dari pengumpul, tanpa bisa bernegosiasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan ini diperparah oleh belum optimalnya skema kemitraan antara petani dan perusahaan. Banyak petani swadaya, kata dia, sudah berupaya memenuhi berbagai persyaratan, namun belum terhubung langsung dengan PKS.

“Masih banyak petani yang sebenarnya siap bermitra, tapi akses ke pabrik belum terbuka. Akhirnya mereka tetap bergantung pada jalur pengumpul,” kata Gulat.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketimpangan struktural dalam tata niaga sawit nasional, di mana petani berada di posisi paling rentan dalam rantai pasok yang panjang.

Gulat menegaskan perlunya reformasi tata niaga sawit rakyat melalui penguatan kelembagaan petani, transparansi harga, serta percepatan akses kemitraan langsung dengan pabrik.

“Kalau rantai ini tidak dipotong dan diperbaiki, maka petani akan terus jadi pihak yang paling dirugikan setiap kali harga CPO naik atau turun,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dan industri dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperpendek rantai distribusi agar harga TBS di tingkat petani lebih adil dan stabil.